JAKARTA, Minggu 6 Agustus 2026 SENTRAL MEDIA – Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah. Kondisi tersebut membuat Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., merasa heran dan prihatin.
Pakar Ekonomi Internasional dan Hukum Internasional itu menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, negara perlu memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau. Pemerintah juga perlu membuka lebih banyak ruang usaha serta lapangan pekerjaan.
Sorotan Prof. Sutan turut menyentuh kondisi petani yang menghadapi berbagai persoalan. Suhu ekstrem dan kesulitan air, menurutnya, semakin menambah beban masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Di sisi lain, angka pengangguran juga menjadi perhatian. Lulusan perguruan tinggi masih menghadapi kesulitan mencari pekerjaan. Beban tersebut, menurut Prof. Sutan, semakin berat bagi masyarakat dengan pendidikan SMA, SMEA, SMK, MA, MTs, hingga SD.
“Rakyat sedang galau di berbagai lapisan menanti perhatian pemerintah dan negara RI yang keberpihakan kerakyatnya bagaikan mimpi di siang bolong,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online. Prof. Sutan berbicara melalui telepon seluler dari Kantor Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Cijantung, Jakarta, Minggu, 6 September 2026.
Prof. Sutan Soroti Tambahan Anggaran
Dalam pernyataannya, Prof. Sutan menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali setiap usulan tambahan anggaran kementerian dan lembaga.
Kondisi masyarakat, menurutnya, harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran negara.
“Di situasi rakyat yang merana, malah berbagai kementerian minta tambahan anggaran. Aneh bin ajaib memang negara kita ini,” ujarnya.
Presiden H. Prabowo Subianto, kata Prof. Sutan, perlu mendorong kementerian dan lembaga agar bekerja sesuai tugas dan peran masing-masing.
Penggunaan anggaran, lanjutnya, seharusnya pemerintah arahkan pada program yang langsung membantu masyarakat.
Ia mencontohkan pelatihan kerja, proyek pengairan, pertanian, dan perkebunan sebagai sektor yang membutuhkan perhatian.
“Mestinya kementerian yang membidangi apa pun bergerak bekerja sesuai peranannya agar rakyat hidup sejahtera. Petani bahagia, anak bangsa bersuka ria, bukan berduka cita dan sedih berkepanjangan,” katanya.
Soroti Kemiskinan dan Lapangan Kerja
Kondisi lapangan usaha yang menurut Prof. Sutan belum mampu memberikan ruang cukup bagi masyarakat juga menjadi sorotan.
Ia mempertanyakan kebijakan yang hanya berorientasi pada penambahan anggaran lembaga. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Padahal harapan masyarakat, para kru elite perahu NKRI di atas bisa membebaskan kemiskinan masyarakat dan bukan menciptakan proyek baru yang memiskinkan masyarakat,” ujar Prof. Sutan.
Kenaikan berbagai kebutuhan masyarakat, lanjutnya, semakin menekan kehidupan rakyat.
Karena itu, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang mampu memberikan pertolongan nyata. Kebijakan tersebut harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Prof. Sutan bahkan melontarkan pertanyaan keras terkait kondisi tersebut.
“Pertanyaannya, apakah mereka semua waras?” kata Prof. Sutan Nasomal kepada media.
Sejumlah Kementerian dan Lembaga Ajukan Tambahan
Dalam pernyataannya, Prof. Sutan menyoroti sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki usulan tambahan anggaran.
Berikut daftar pagu anggaran dan usulan tambahan yang ia sampaikan:
- Kemendikdasmen: pagu anggaran Rp61,10 triliun. Usulan tambahan Rp157,76 triliun.
- Mahkamah Agung: pagu anggaran Rp19,34 triliun. Usulan tambahan Rp7,9 triliun.
- Komisi Yudisial: pagu anggaran Rp201,09 miliar. Usulan tambahan Rp31,3 miliar.
- Komisi Pemilihan Umum: pagu anggaran Rp4,68 triliun. Usulan tambahan Rp78,3 miliar.
- Komisi Pemberantasan Korupsi: pagu anggaran Rp1,4 triliun. Usulan tambahan Rp774,3 miliar.
- Badan Narkotika Nasional: pagu anggaran Rp1,4 triliun. Usulan tambahan Rp5,05 triliun.
- Komnas HAM: pagu anggaran Rp94,23 miliar. Usulan tambahan Rp99,3 miliar.
- Komnas Perempuan: pagu anggaran Rp39,30 miliar. Usulan tambahan Rp14,9 miliar.
- Kementerian Hukum: pagu anggaran Rp3,4 triliun. Usulan tambahan Rp837,18 miliar.
- Kementerian Kehutanan: pagu anggaran Rp8,69 triliun. Usulan tambahan Rp4,68 triliun.
- Basarnas: pagu anggaran Rp1,56 triliun. Usulan tambahan Rp2,16 triliun.
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG): pagu anggaran Rp2,52 triliun. Kebutuhan anggaran Rp4,64 triliun. Dengan demikian, terdapat backlog Rp2,12 triliun.
Prof. Sutan mengatakan usulan tambahan anggaran dari kementerian dan lembaga masih mungkin bertambah.
“Ini akan ada lagi menyusul anggaran yang pasti minta dinaikkan,” ujarnya.
Minta Anggaran Lebih Berpihak kepada Rakyat
Masyarakat miskin, tegas Prof. Sutan, saat ini menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Banyak masyarakat juga menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Pada saat yang sama, ruang usaha dan peluang pekerjaan bagi masyarakat masih terbatas.
Menurutnya, pemerintah perlu mengarahkan anggaran negara untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Ia mengusulkan agar pemerintah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pelatihan, pengairan pertanian, perkebunan, serta berbagai program yang dapat membuka kesempatan usaha.
“Berpendidikan sarjana saja susah cari kerja, apalagi hanya tamatan SMA, SMEA, SMK, MA, MTs, bahkan SD. Bagaimana nasib negara ini 10 tahun ke depan?” katanya.
Harapan serupa ia sampaikan kepada Presiden H. Prabowo Subianto. Prof. Sutan meminta kepala negara mempertimbangkan kembali tambahan anggaran bagi kementerian dan lembaga.
“Yang pasti tetap kita inginkan Presiden H. Prabowo Subianto agar stop tambahan anggaran kepada kementerian. Mending dananya untuk pelatihan, proyek pengairan pertanian, perkebunan dan lainnya,” tegasnya.
Kebijakan tersebut, menurutnya, dapat lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan pekerjaan dan ruang usaha.
Pada akhir pernyataannya, Prof. Sutan mempertanyakan tanggung jawab para pejabat dalam mengelola anggaran negara.
“Apa perlu para pejabat yang wanprestasi dipecat oleh rakyat,” ujarnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom; Presiden Partai Oposisi Merdeka; Jenderal Kompii; Pendiri/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS; Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) – Association of Young Indonesian Advocates; Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal, S.H., M.H.; serta Rektor Universitas Pronass.
Editor : Sentralmedia.id
