Jakarta, Sentralmedia.id – Israel dilaporkan mengalami kerugian besar di tengah operasi serangan gabungan bersama Amerika Serikat terhadap Iran yang berlangsung sejak 28 Februari lalu.
Meskipun Israel mengklaim berhasil menghancurkan sejumlah fasilitas penting milik Iran serta menewaskan pemimpin tertinggi negara tersebut, Ayatollah Ali Khamenei, pihak Israel juga menghadapi kerugian yang tidak sedikit, baik berupa korban jiwa maupun besarnya biaya perang yang dikeluarkan setiap hari.
Beberapa hari setelah Amerika Serikat melancarkan operasi militer skala besar terhadap Iran, besarnya biaya perang yang harus ditanggung oleh para pembayar pajak di AS mulai mendapat perhatian. Nilai pengeluaran tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp15 triliun setiap hari.
Dari sisi persenjataan, Iran dinilai mengeluarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat dan Israel. Selama ini Iran banyak menggunakan drone jenis Shahed 136.
Drone tersebut diketahui memiliki harga yang relatif murah. Satu unit Shahed 136 diperkirakan bernilai sekitar 20.000 dolar AS atau sekitar Rp338 juta. Laman Scientific American menyebutkan harga drone ini berkisar antara 20.000 hingga 50.000 dolar AS atau setara Rp338 juta sampai Rp845 juta.
Sebaliknya, biaya yang jauh lebih besar justru terdapat pada sistem rudal pencegat. Kondisi ini menyebabkan serangan besar-besaran Iran menguras sumber daya militer Israel dan Amerika Serikat. Sistem pertahanan udara Arrow-3, misalnya, memiliki harga sekitar 3 juta dolar AS per unit atau setara dengan Rp50 miliar.
Selain itu, dugaan kesulitan yang dialami Israel juga disampaikan oleh seorang jurnalis asal India, Praj Mohan Singh, yang baru saja berkunjung ke negara tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah Israel membatasi peliputan media terkait serangan terhadap Iran.
Singh mengungkapkan bahwa para jurnalis tidak diperbolehkan mengunjungi rumah sakit yang menampung jenazah korban maupun merekam lokasi yang mengalami kerusakan akibat serangan.
Ia juga menyebutkan bahwa beberapa rudal dilaporkan menghantam sasaran tanpa adanya sirene peringatan terlebih dahulu, hal yang menurutnya berbeda dengan pernyataan resmi pemerintah.
Selain itu, sensor militer Israel disebut membatasi laporan media mengenai lokasi serangan serta tingkat kerusakan yang terjadi.
Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan Israel melaporkan sebanyak 13 orang meninggal dunia dan 1.929 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Iran sejak 28 Februari.
Mengutip laporan Palestinian Chronicle, Singh yang baru kembali dari Israel menggambarkan bahwa terdapat pembatasan ketat terhadap aktivitas peliputan media selama konflik yang berlangsung antara Iran dan Israel.
Dalam laporan Al Jazeera, Singh menjelaskan bahwa otoritas Israel secara ketat mengatur informasi apa saja yang dapat didokumentasikan oleh wartawan mengenai dampak serangan rudal Iran.
“Pemerintah tidak memberikan banyak informasi kepada wartawan. Kami juga tidak diizinkan mengunjungi rumah sakit yang menampung jenazah. Ketika sebuah insiden terjadi, kami bahkan tidak mengetahui secara pasti lokasi kejadian,” ujar Singh.
Menurutnya, otoritas Israel juga melarang jurnalis merekam kerusakan yang disebabkan oleh serangan Iran.
Pernyataan Singh kemudian menyebar luas di media sosial. Sejumlah pengguna menilai hal tersebut sebagai bukti adanya pembatasan informasi oleh militer Israel selama konflik berlangsung.
Singh juga mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara pernyataan resmi pemerintah dengan situasi di lapangan. Ia menyebutkan bahwa beberapa rudal Iran terkadang menghantam target tanpa didahului sirene peringatan.
Menurutnya, beberapa warga sipil bahkan dilaporkan meninggal dunia di dalam tempat perlindungan meskipun pemerintah Israel menyatakan bahwa fasilitas tersebut aman.
Ia kembali menegaskan bahwa wartawan tidak diizinkan mendokumentasikan kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan rudal Iran.
Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan di internet mengenai sejauh mana informasi tentang dampak serangan Iran benar-benar disampaikan kepada publik.
Sebagian pengamat menilai bahwa Israel kemungkinan sengaja membatasi informasi mengenai tingkat kerusakan serta jumlah korban selama konflik berlangsung untuk membentuk persepsi masyarakat.
