Sentralmedia.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai merumuskan langkah efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dinamika global, khususnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa pembahasan saat ini masih berlangsung dan melibatkan berbagai kementerian terkait.
“Pembahasan lintas kementerian masih berjalan untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait langkah penghematan pemerintah,” ujar Bima Arya, Jumat (27/3/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi tersebut tidak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga akan berdampak pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi turut melibatkan kementerian di bidang perekonomian guna menyusun kebijakan yang tepat dan terukur.
Selain itu, pemerintah juga terus memantau perkembangan krisis energi global, terutama terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang terdampak konflik geopolitik di sejumlah negara.
Arahan penghematan anggaran sebelumnya telah beberapa kali disampaikan Presiden Prabowo sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Konflik di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi memicu kenaikan harga energi dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Sebagai perbandingan, sejumlah negara seperti Pakistan telah lebih dulu menerapkan kebijakan efisiensi, antara lain dengan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta wacana pengurangan gaji pejabat negara.
Presiden juga mengingatkan pemerintah daerah agar mendukung penuh kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah program di tingkat daerah yang belum dijalankan secara optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi di Hambalang, Bogor, di mana Presiden menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas keuangan negara.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa kebijakan penghematan bertujuan untuk memangkas belanja negara yang tidak produktif serta mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Efisiensi dilakukan dengan meninjau berbagai pos belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus melindungi penggunaan uang rakyat agar lebih tepat sasaran.
(Ered/Sentralmedia.id)
