Sutan Nasomal: Rakyat Jangan Dibebani Utang Negara

Opini, Sentralmedia.id  – Gempar. Kata itu terlontar. Namun yang kita hadapi bukanlah gempa tektonik yang mengguncang bumi, melainkan gempa struktural yang mengguncang fondasi kekuasaan: retakan dalam arsitektur kuasa yang mulai diterpa gelombang kesadaran publik.

Pernyataan kontroversial Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, bukan sekadar opini politik biasa. Pernyataan itu dapat dibaca sebagai representasi nyata dari apa yang kerap disebut sebagai manufaktur konsensus—sebuah konstruksi narasi yang dirajut oleh negara dan elite finansial untuk membentuk cara pandang publik. Ketika ia mendorong pemerintah untuk “menggenjot penerimaan pajak” demi menutup beban utang negara yang terus meningkat, yang muncul bukan sekadar tawaran solusi fiskal, melainkan reproduksi gagasan bahwa krisis keuangan negara harus ditanggung oleh rakyat. Sebuah necessary illusion atau ilusi kebutuhan yang dibangun agar tekanan struktural tampak sebagai sesuatu yang wajar dan tak terelakkan.

Di tengah arus narasi tersebut, muncul sebuah intervensi intelektual yang tajam dan konfrontatif. Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Advokat Muda Indonesia, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, hadir dengan perspektif yang berbeda. Ia melakukan apa yang dapat disebut sebagai tindakan counter-hegemonic—upaya membongkar doktrin resmi yang selama ini diterima sebagai kebenaran tunggal. Dalam pandangannya, intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk melampaui batas-batas wacana yang dibentuk oleh kekuatan politik maupun media korporasi.

Media sosial, yang sering kali dianggap sebagai ruang distraksi, kali ini justru berfungsi sebagai arena pembongkaran. Akun X yang viral, @Lambe****, melalui gaya satir dan kritiknya yang tajam, mengangkat sebuah kontradiksi mendasar:

“Guys, udah pada tau belum nih? Ketua Komisi XI DPR RI minta pemerintah lebih agresif narik pajak biar utang negara tetap kebayar. Sekali lagi, wakil rakyat minta pemerintah makin galak memajaki rakyat.”

Pernyataan itu bukan sekadar keluhan spontan. Ia merupakan ekspresi kegelisahan masyarakat, khususnya kelompok menengah dan bawah, yang merasa terus dibebani oleh konsekuensi dari persoalan ekonomi yang tidak mereka ciptakan.

Narasi bahwa “utang harus dibayar” menjadi problematis ketika penyelesaiannya ditempuh dengan cara menekan konsumsi domestik dan memperbesar beban masyarakat. Dari sinilah lahir pertanyaan yang terus bergema di ruang publik: “Ini perwakilan rakyat atau perwakilan utang?”

Pertanyaan tersebut tidak hanya bersifat retoris. Ia menyentuh inti persoalan demokrasi representatif: siapa yang sesungguhnya diwakili oleh lembaga legislatif? Apakah kepentingan rakyat sebagai konstituen, atau kepentingan kelompok-kelompok ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan negara?

Di tengah derasnya arus kemarahan publik yang kerap terserap dan diredam oleh mekanisme politik maupun algoritma digital, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, tampil menyampaikan pandangannya secara terbuka.

Apa yang ia lakukan dapat dipahami sebagai praktik speaking truth to power—menyampaikan kebenaran kepada mereka yang memiliki kekuasaan.

Pernyataannya tegas:

“Saya, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, angkat bicara tegas! Desakan DPR ini tidak bisa dibiarkan. Ini bukan solusi, melainkan resep bencana. Pajak adalah kewajiban warga negara, tetapi negara memiliki kewajiban yang lebih besar, yakni melindungi rakyat dari tekanan ekonomi.”

Melalui pernyataan tersebut, Prof. Sutan Nasomal menolak cara pandang yang memisahkan kewajiban warga negara dari tanggung jawab negara. Menurutnya, kewajiban membayar pajak harus berjalan beriringan dengan kewajiban negara untuk menghadirkan perlindungan sosial dan keadilan ekonomi.

Ketika ia menyatakan bahwa utang negara yang mencapai lebih dari Rp9.920 triliun tidak boleh dijadikan alasan untuk menekan rakyat melalui kebijakan perpajakan, ia mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang menikmati manfaat dari akumulasi utang tersebut, dan siapa yang kini diminta menanggung bebannya?

Pertanyaan itu membawa diskusi ke wilayah yang lebih luas, yakni tentang distribusi manfaat pembangunan, pembiayaan proyek-proyek besar, serta struktur ekonomi yang menentukan siapa memperoleh keuntungan dan siapa menanggung konsekuensinya.

Pernyataannya yang lain juga tidak kalah tajam:

“Rakyat sedang babak belur. Harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan semakin mahal, layanan kesehatan membebani, dan daya beli terus melemah. Jangan tambah penderitaan mereka.”

Bagi Prof. Sutan Nasomal, stabilitas fiskal tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa posisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun. Di saat yang sama, sejumlah indikator fiskal menunjukkan tantangan yang tidak ringan dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan negara.

Namun menurut Prof. Sutan Nasomal, persoalan fiskal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai angka dan indikator teknis. Di balik setiap kebijakan terdapat dimensi sosial yang harus diperhitungkan.

Ia menilai bahwa diskusi mengenai audit utang, evaluasi prioritas belanja negara, restrukturisasi kewajiban tertentu, maupun penerapan sistem perpajakan yang lebih progresif terhadap kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi masih belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Sebaliknya, solusi yang sering muncul adalah peningkatan penerimaan melalui instrumen yang langsung menyentuh masyarakat luas, seperti pajak konsumsi, pajak penghasilan pekerja, maupun berbagai pungutan lainnya.

Dalam perspektif kritik ekonomi politik, kondisi tersebut dipandang sebagai mekanisme perpindahan beban ekonomi dari kelompok yang memiliki kapasitas besar kepada kelompok yang daya tahannya lebih lemah.

Pertanyaan yang terus muncul di ruang publik kini semakin menguat: DPR sesungguhnya mewakili siapa?

Ketika lembaga legislatif lebih banyak berbicara mengenai kewajiban pembayaran utang dibandingkan perlindungan terhadap daya beli masyarakat, sebagian publik menilai telah terjadi pergeseran orientasi dalam fungsi representasi politik.

Dalam perspektif kritis, DPR berisiko dipersepsikan bukan lagi sebagai penyalur aspirasi rakyat, melainkan sebagai penghubung kepentingan ekonomi dan finansial ke dalam kebijakan negara. Persepsi inilah yang menjadi sumber utama kegelisahan publik saat ini.

Dukungan terhadap pernyataan Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal lahir dari keyakinan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh mengabaikan dimensi keadilan sosial. Seruan “Jangan coba-coba menyentuh kantong rakyat” dipahami sebagai penegasan bahwa pembangunan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata pada pemenuhan target fiskal.

Jagat maya memang sedang panas. Namun panas yang muncul bukan hanya karena viralitas media sosial. Ia mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap hubungan antara kebijakan negara, distribusi beban ekonomi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pilihan yang dihadapi para pembuat kebijakan kini semakin jelas: mendengarkan suara rakyat dan menjadikannya bagian dari proses pengambilan keputusan, atau menghadapi gelombang kritik yang terus menguat dari masyarakat yang menuntut agar demokrasi hadir bukan hanya saat pemilu, melainkan juga dalam setiap kebijakan yang menyentuh isi dompet dan piring makan mereka. (Red)

Nara sumber Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocate Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.