Lin Handayani menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut telah diatur secara normatif melalui regulasi Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dengan demikian, setiap tahapan penerbitan dokumen kependudukan wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential principle) guna mencegah terjadinya kesalahan administratif maupun penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, dugaan persoalan yang terjadi tidak dapat semata-mata dipandang sebagai kesalahan teknis individual, melainkan perlu ditelaah dalam konteks tata kelola pelayanan publik (public service governance). Dalam perspektif ini, evaluasi tidak hanya diarahkan pada individu yang diduga terlibat, tetapi juga pada sistem, mekanisme pengawasan internal, serta kepatuhan institusi terhadap standar operasional prosedur yang berlaku.
Meski demikian, pihak Dukcapil Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan, Yayan Hadifriyanto, telah menyampaikan klarifikasi terkait persoalan tersebut. Klarifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga prinsip keberimbangan informasi dalam pemberitaan.
Namun, Lin Handayani menilai bahwa klarifikasi administratif belum sepenuhnya menjawab substansi persoalan yang dipersoalkan oleh kliennya. Oleh karena itu, ia memandang perlu adanya evaluasi internal yang dilakukan secara serius, objektif, dan komprehensif.
Lebih lanjut, Lin Handayani menyampaikan bahwa kliennya mendorong agar Dukcapil Kotawaringin Timur mengambil langkah konkret apabila dalam proses evaluasi ditemukan adanya pelanggaran prosedural. Langkah tersebut, menurutnya, harus disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi administratif ringan, seperti mutasi jabatan, hingga sanksi administratif berat berupa pemberhentian, dapat dijatuhkan apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menekankan bahwa penerapan sanksi administratif tidak semata-mata dimaksudkan sebagai instrumen penghukuman (punitive), melainkan sebagai mekanisme korektif dan preventif. Dalam teori administrasi publik, sanksi berfungsi untuk menimbulkan efek jera, memperkuat disiplin aparatur, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, sanksi justru menjadi bagian dari upaya institusional untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Lin Handayani juga menekankan pentingnya pembenahan internal sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan Dukcapil terhadap masyarakat. Pembenahan tersebut, menurutnya, harus mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penegakan standar operasional prosedur secara konsisten. Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang.
Dalam konteks yang lebih luas, persoalan ini menjadi refleksi atas tantangan tata kelola administrasi kependudukan di tingkat daerah. Ketika pelayanan tidak berjalan optimal, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan, baik secara administratif maupun secara sosial-ekonomi. Oleh karena itu, perbaikan sistem pelayanan administrasi kependudukan harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan good governance dan perlindungan hak-hak sipil warga negara.
Meskipun klarifikasi telah disampaikan oleh pihak Dukcapil Kabupaten Kotawaringin Timur, pihak kuasa hukum klien tetap mendorong adanya langkah konkret berupa evaluasi dan pembenahan internal. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab institusional sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
(Tred/Sentralmedia)
