NTT, Sentralmedia.id – Di tengah semangat Indonesia menuju Golden Generation 2045, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih bergulat dengan persoalan klasik, kesenjangan pendidikan. Ribuan anak di provinsi ini belum menikmati hak dasar mereka untuk bersekolah. Sebagian lainnya berjuang belajar di ruang kelas tanpa dinding, beratap bocor, atau bahkan harus menempuh perjalanan berjam-jam setiap hari hanya untuk sampai di sekolah.
Data terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT (2025) mencatat, terdapat 145.268 anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menempati posisi tertinggi dengan 22.459 anak, disusul Kupang, Sumba Timur, dan Nagekeo.
Masalah ini tidak berdiri sendiri. Banyak keluarga di NTT hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ketika harus memilih antara membiayai sekolah atau membeli kebutuhan harian, sebagian besar orang tua memilih yang kedua. “Kami ingin anak sekolah, tapi jaraknya jauh, ongkosnya mahal,” kata seorang warga Desa Naet, Kabupaten Kupang, dalam laporan Ombudsman RI Perwakilan NTT (2025).
Selain faktor ekonomi, akses geografis dan infrastruktur pendidikan menjadi kendala besar. Banyak sekolah berdiri di wilayah pegunungan atau pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau. Ruang belajar sering kali rusak, atap bocor, dan kekurangan meja kursi. Gambar viral yang memperlihatkan siswa SD di Amarasi Selatan belajar di lantai tanah menjadi simbol betapa timpangnya realitas pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terpencil).
Secara nasional, UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Namun di lapangan, implementasinya jauh dari merata. Ketua Fraksi Golkar MPR, Idris Laena, dalam rapat MPR bulan Oktober 2025 menyoroti bahwa anggaran pendidikan belum sepenuhnya menyentuh wilayah-wilayah tertinggal seperti NTT.
Sementara itu, Pemprov NTT baru saja meluncurkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2025 tentang Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP). Aturan ini membatasi biaya maksimal Rp 100.000 per bulan bagi siswa SMA/SMK/SLB dan memberikan pembebasan bagi keluarga miskin. Kebijakan ini diharapkan mengurangi angka putus sekolah, meskipun pengamat menilai perlu pengawasan ketat agar tidak berhenti di atas kertas.
Kesenjangan pendidikan di NTT bukan hanya masalah statistik, melainkan cermin kegagalan sistemik. Negara telah memberi janji lewat konstitusi, tetapi pelaksanaannya terhambat oleh birokrasi, prioritas anggaran, dan minimnya kebijakan berbasis konteks lokal.
Sebagai penulis, saya melihat bahwa pendidikan di NTT membutuhkan pendekatan berbasis komunitas. Sekolah tidak cukup hanya dibangun ia harus hidup bersama masyarakat. Guru yang dikirim ke daerah terpencil perlu dilatih untuk beradaptasi dengan budaya lokal. Kurikulum juga harus disesuaikan dengan potensi daerah: pertanian, peternakan, kelautan, dan ekowisata.
Lebih dari itu, pemerintah pusat harus berhenti melihat daerah 3T hanya sebagai “penerima bantuan.” Daerah seperti NTT justru harus dianggap sebagai laboratorium inovasi pendidikan Indonesia tempat lahirnya model pembelajaran yang kontekstual, berakar pada realitas, dan relevan dengan kehidupan masyarakat.
Pasal 31 UUD 1945 bukan hanya teks hukum, tetapi janji moral negara: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”
Ketika masih ada anak yang berjalan kaki puluhan kilometer untuk sekolah, maka janji itu belum ditepati. Kesenjangan pendidikan berarti kesenjangan masa depan antara anak yang lahir di Kupang dan yang lahir di Jakarta, antara mereka yang punya laptop dan yang menulis di papan tulis reyot.
Solusi Konkret untuk Menutup Kesenjangan
-
Desentralisasi Pendidikan yang Kontekstual
Pemerintah pusat perlu memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kurikulum dan model pengajaran dengan kondisi lokal.Insentif Guru di Daerah Terpencil
Tambahan tunjangan, rumah dinas layak, dan fasilitas transportasi harus dijamin bagi guru yang mengabdi di wilayah sulit. -
Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Dasar
Prioritaskan rehabilitasi 1.500 sekolah rusak di 22 kabupaten NTT. Fasilitas sederhana tetapi layak jauh lebih penting daripada proyek mercusuar. -
Digitalisasi yang Merata
Program internet masuk sekolah harus menjangkau pulau-pulau kecil. Kolaborasi dengan operator seluler bisa mempercepat akses digital pendidikan. -
Pelibatan Komunitas dan Gereja
Di NTT, lembaga keagamaan punya pengaruh kuat. Kolaborasi dengan gereja dan komunitas lokal dapat memperkuat gerakan literasi dan sekolah komunitas.
Menutup Luka, Membangun Harapan
Kesenjangan pendidikan di NTT adalah luka lama yang belum sembuh, tetapi bukan tanpa harapan. Di tengah segala keterbatasan, banyak guru dan relawan yang terus berjuang. Mereka membuktikan bahwa semangat belajar tak bisa dibatasi oleh jarak atau kemiskinan.
Negara wajib hadir bukan dengan janji, tetapi dengan tindakan nyata. Karena pendidikan bukan sekadar hak, melainkan napas peradaban. Dan selama ada anak di NTT yang belum bisa bersekolah, perjuangan kita sebagai bangsa belum selesai.
 masih bergulat dengan persoalan klasik, kesenjangan pendidikan.){kind=link}