Sentralmedia.id, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus melakukan koordinasi intensif dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka penataan wilayah, seiring dengan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota negara baru Indonesia.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang, menyampaikan bahwa komunikasi dilakukan dengan berbagai pihak guna memastikan perencanaan wilayah berjalan terarah dan terintegrasi.
“Koordinasi terus dilakukan, termasuk dengan pihak IKN, terkait rencana penataan wilayah,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Ia menjelaskan, langkah tersebut penting mengingat sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya Kecamatan Sepaku, telah masuk dalam kawasan IKN. Kondisi ini menjadikan daerah tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan ibu kota baru.
Pemerintah daerah saat ini memprioritaskan percepatan penetapan batas desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kejelasan administrasi wilayah, terutama dalam rencana pemekaran kecamatan.
Penetapan batas wilayah juga diperlukan agar tidak menimbulkan kendala dalam pengambilan kebijakan, baik terkait pemerintahan maupun pembangunan di masa mendatang.
Menurut Nicko, kejelasan batas administratif menjadi syarat utama sebelum dilakukan pembentukan wilayah baru maupun penyesuaian tata ruang yang berkaitan dengan pengembangan kawasan IKN.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga. Peran tersebut mencakup dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, konektivitas, serta penguatan sektor sosial dan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan berbagai laporan pemerintah dan pemberitaan nasional, pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang melibatkan wilayah sekitar sebagai penopang utama, baik dari sisi logistik, tenaga kerja, maupun layanan pendukung lainnya.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menegaskan kesiapan untuk menjadi bagian penting dalam pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
