Jakarta, Sentral Media – Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., menyampaikan pandangannya mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi sistem penanganan perkara korupsi. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para pelaku.
Dalam keterangannya kepada sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan media daring, Prof. Sutan Nasomal berharap Presiden Republik Indonesia tidak mengecewakan harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan melalui sambungan telepon pada 18 Juli 2026.
Soroti Penanganan Perkara Korupsi
Prof. Sutan Nasomal berpendapat setiap perkara yang telah melalui proses penyelidikan dan terbukti melawan hukum harus diproses secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme penanganan perkara korupsi. Menurutnya, langkah tersebut dapat mencegah praktik suap yang diduga bertujuan melindungi pelaku korupsi.
Banyak Menerima Aduan Masyarakat
Prof. Sutan Nasomal mengaku menerima banyak pengaduan masyarakat terkait dugaan melemahnya penegakan hukum. Khususnya, aduan tersebut berkaitan dengan perkara korupsi yang disertai dugaan praktik suap.
Menurutnya, kondisi itu memengaruhi rasa keadilan masyarakat. Di samping itu, keadaan tersebut juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Hampir setiap kasus yang merugikan negara bernilai besar selalu menjadi perhatian masyarakat. Penegakan hukum harus mampu memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tujuan keadilan sosial dapat terwujud,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan mengapa penegakan hukum dinilai belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku korupsi maupun pelaku suap.
Prof. Sutan Nasomal menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut muncul setelah ia menerima berbagai laporan. Selain menerima laporan, ia juga memperoleh tanggapan dari sejumlah pimpinan redaksi media dan advokat muda dari berbagai daerah di Indonesia.
Soroti Putusan Perkara Korupsi
Prof. Sutan Nasomal mengatakan masyarakat berharap sistem hukum Indonesia menjadi lebih kuat, bersih, dan bebas dari praktik suap. Menurutnya, kondisi tersebut penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya, ia menyoroti sejumlah putusan perkara korupsi. Salah satunya ialah perkara yang melibatkan PT Blueray Cargo.
Dalam perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp300 juta kepada pemilik PT Blueray Cargo, John Field.
Sementara itu, Direktur PT Blueray Cargo, Dedy Kurniawan Sukolo, serta Manajer Operasional Andri masing-masing dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara. Selain itu, keduanya juga dikenai denda Rp200 juta.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, putusan tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Karena itu, ia menilai penegakan hukum harus lebih tegas agar mampu memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.
Harapan kepada Presiden
Prof. Sutan Nasomal berharap Presiden Republik Indonesia mengevaluasi kepemimpinan lembaga pemberantasan korupsi apabila dinilai belum memenuhi harapan masyarakat.
Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia.
Di akhir keterangannya, Prof. Sutan Nasomal berharap sistem hukum Indonesia terus diperkuat. Dengan begitu, wibawa hukum di tingkat nasional maupun internasional dapat terus terjaga.
Narasumber :Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, serta Ketua YPKBH Profesor Doktor KH. Sutan Nasomal.
Editor: Sentral Media
