Pesisir Barat,Sentralmedia.id – Pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, tengah menjadi sorotan sejumlah kalangan, khususnya insan pers dan masyarakat setempat. Program yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) itu dinilai masih menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama terkait mekanisme pelaksanaan dan proses rekrutmen tenaga kerja.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah jurnalis menilai bahwa sejak tahap awal hingga proses penerimaan karyawan, informasi yang beredar di tengah masyarakat terkesan terbatas. Sosialisasi program disebut belum sepenuhnya menyentuh publik secara luas, sehingga menimbulkan persepsi adanya proses yang berjalan tertutup.
Beberapa warga yang ditemui mengaku kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan, tahapan seleksi, maupun jadwal rekrutmen. Kondisi ini kemudian memunculkan asumsi dan spekulasi di tengah masyarakat. Padahal, sebagai program yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, keterbukaan informasi dinilai menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Prinsip transparansi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, setiap program yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas diharapkan dapat dijalankan secara terbuka dan akuntabel.
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai bahwa program ini memiliki potensi besar apabila dikelola dengan baik. Selain membuka peluang kerja, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas SDM lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Lemong dan sekitarnya. Karena itu, transparansi bukan hanya soal prosedur administratif, tetapi juga menjadi fondasi keberhasilan jangka panjang.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak pengelola Program MBG terkait teknis rekrutmen maupun sistem pelaksanaan di lapangan. Media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh keterangan yang lebih komprehensif agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat melakukan evaluasi menyeluruh apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program. Penguatan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi dinilai penting demi memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, Program MBG diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pembangunan daerah. Langkah tersebut sejalan dengan cita-cita menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah yang maju, berdaya saing, dan berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas di masa mendatang.
(Ered/Sentralmedia.id)
