Maluku, Sentralmedia.id – Desakan penutupan aktivitas Galian C di Kota Ambon tidak lagi sekadar polemik lingkungan. Di balik tuntutan itu, muncul pertanyaan mendasar siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang justru dikorbankan. Aksi demonstrasi Forum Komunikasi Peduli Maluku (FGPM) bersama puluhan sopir dump truck di depan Gedung DPRD Kota Ambon, membuka sisi lain dari konflik yang selama ini jarang disorot, Jumat (23/1/2026).
FGPM dan para sopir menilai wacana penutupan Galian C digulirkan tanpa kajian sosial-ekonomi yang transparan. Mereka mempertanyakan dasar rekomendasi yang digunakan pemerintah daerah saat merespons tekanan sejumlah aktivis, sementara dampak langsung terhadap sedikitnya 300 sopir dump truck dan keluarganya belum pernah dipaparkan secara terbuka.
“Penutupan ini mau berbasis kajian apa? Kajian lingkungan ada, tapi kajian dampak sosialnya mana?” ujar Ketua FGPM Maluku, mempertanyakan proses pengambilan kebijakan yang dinilai tidak inklusif.
Sejumlah aktivis gencar menyerukan penutupan Galian C dengan dalih kerusakan lingkungan dan keselamatan warga. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi apakah pemerintah kota telah melakukan audit menyeluruh terhadap izin, kontribusi PAD, serta rantai ekonomi yang bergantung pada aktivitas tersebut.
Investigasi awal di lapangan menunjukkan, sebagian besar sopir dump truck bukanlah pemilik tambang, melainkan pekerja harian yang hidup dari sistem setoran dan angkutan material. Jika penutupan diberlakukan, mereka menjadi kelompok pertama yang kehilangan penghasilan, sementara skema perlindungan sosial atau alih profesi belum disiapkan.
“Kalau memang mau tutup, pemerintah harus jujur apakah sudah ada solusi bagi kami? Atau kami hanya dianggap angka statistik,” kata salah satu sopir.
FGPM menilai konflik ini sengaja disederhanakan menjadi dikotomi lingkungan versus ekonomi, padahal persoalan sebenarnya adalah lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. Mereka mempertanyakan mengapa opsi penataan, pembatasan kuota, atau penertiban operasional jarang dibahas, sementara penutupan total justru cepat mengemuka.
“Kalau ada pelanggaran, kenapa tidak ditindak? Kenapa solusinya selalu penutupan? Ini yang patut dicurigai,” ujar pengurus FGPM.
Pertanyaan lain yang mencuat, apakah semua pelaku Galian C diperlakukan sama, atau ada pihak tertentu yang lebih mudah ditekan dibanding yang lain.
Aksi FGPM turut menyeret DPRD Kota Ambon ke pusat pusaran konflik. Lembaga legislatif itu kini berada di antara dua tekanan besar, tuntutan aktivis yang mengatasnamakan lingkungan dan jeritan ekonomi ratusan warga yang menggantungkan hidup dari Galian C.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD belum memaparkan sikap resmi apakah akan mendorong dialog terbuka lintas pihak atau mendukung langkah penutupan. Sikap ini memicu spekulasi publik soal keberpihakan kebijakan dan transparansi proses pengambilan keputusan.
Tanpa kejelasan kebijakan dan keterbukaan data, konflik Galian C dikhawatirkan bergeser dari perdebatan kebijakan menjadi ketegangan sosial. FGPM mengingatkan, pengambilan keputusan yang tergesa-gesa berpotensi menciptakan korban baru di tingkat akar rumput.
“Kalau pemerintah tidak membuka data dan tidak mengajak semua pihak bicara, ini bukan lagi soal tambang, tapi soal keadilan sosial,” tegas Ketua FGPM.
Polemik Galian C Ambon kini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah, apakah kebijakan akan diambil secara transparan dan berkeadilan, atau justru melahirkan konflik baru akibat keputusan yang tidak berpijak pada realitas sosial masyarakat.
(Ered/Sentralmedia.id)
