Washington, Sentralmedia.id – Penilaian intelijen Amerika Serikat memperingatkan potensi serangan balasan dari Iran maupun kelompok yang berafiliasi dengannya, menyusul tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat.
Namun di balik peringatan ancaman tersebut, sorotan tajam justru mengarah pada keputusan Washington dan Tel Aviv yang melancarkan serangan langsung terhadap pemimpin tertinggi sebuah negara berdaulat. Sejumlah pengamat hubungan internasional menilai tindakan itu sebagai langkah provokatif yang berisiko besar serta berpotensi melanggar prinsip dasar hukum internasional dan Piagam PBB.
Laporan penilaian ancaman tertanggal 28 Februari yang dikeluarkan Kantor Intelijen dan Analisis pada Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS menyebut Iran dan proksinya “mungkin” menimbulkan ancaman serangan terarah terhadap wilayah Amerika Serikat, meski serangan fisik berskala besar dinilai kecil kemungkinannya.
Ironisnya, peringatan tersebut muncul setelah operasi militer yang dilakukan sendiri oleh AS dan Israel memicu ketegangan ekstrem di kawasan. Kritikus menilai langkah militer itu menunjukkan standar ganda, di satu sisi mengklaim membela stabilitas global, namun di sisi lain melakukan aksi sepihak yang memperbesar risiko perang regional.
Dalam laporan yang ditinjau Reuters, kekhawatiran utama dalam jangka pendek adalah potensi serangan siber oleh peretas yang bersekutu dengan Iran, termasuk perusakan situs web dan serangan penolakan layanan terdistribusi (DDoS). Meski demikian, sejumlah analis menyebut ancaman tersebut sebagai konsekuensi logis dari eskalasi yang dipicu oleh serangan awal.
“Meskipun serangan fisik berskala besar tidak mungkin terjadi, Iran dan proksinya kemungkinan besar tetap menimbulkan ancaman serangan terarah,” demikian isi laporan DHS. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa dampak keamanan kini justru berbalik mengancam kepentingan dalam negeri Amerika sendiri.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah potensi ancaman. Namun kritik publik mempertanyakan apakah langkah pencegahan itu cukup untuk meredam dampak dari keputusan militer yang dianggap gegabah.
Iran mengonfirmasi kematian Khamenei pada Minggu, setelah sebelumnya diumumkan oleh Israel dan Presiden AS, Donald Trump. Teheran menyebut serangan tersebut sebagai tindakan agresi dan pelanggaran kedaulatan yang tidak dapat dibenarkan.
Penilaian DHS juga menyebut Iran kemungkinan akan melanjutkan serangan terhadap target AS dan sekutunya di Timur Tengah. Situasi ini memperlihatkan bagaimana satu keputusan militer berisiko menyeret kawasan ke dalam konflik berkepanjangan, dengan dampak luas terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan global.
Sementara itu, konflik terus meluas. Serangan udara AS dan Israel terhadap Iran berkembang ketika Israel menyerang wilayah Lebanon sebagai respons atas aksi Hizbullah. Di sisi lain, Iran melanjutkan peluncuran rudal dan pesawat nirawak ke sejumlah negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS.
Sejumlah negara menyerukan penahanan diri dan kembali ke jalur diplomasi. Banyak pihak menilai bahwa penggunaan kekuatan militer tanpa mekanisme internasional yang jelas bukan hanya memperkeruh keadaan, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya dalam tatanan hubungan antarnegara.
Dengan eskalasi yang terus meningkat, dunia kini menghadapi konsekuensi dari keputusan yang dinilai sebagian kalangan sebagai langkah sepihak yang memperbesar risiko konflik regional terbuka.
