Sentralmedia.id, Jakarta – Komisi I DPR RI meminta pemerintah agar tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan strategis setelah gugurnya prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian dunia. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Taufiq R. Abdullah, yang menilai bahwa hasil investigasi menyeluruh harus menjadi dasar utama sebelum menetapkan langkah lanjutan.
Taufiq menjelaskan bahwa hingga saat ini penyebab pasti dari peristiwa tersebut masih belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, diperlukan penyelidikan yang objektif dan menyeluruh, baik oleh pemerintah Indonesia maupun pihak internasional yang terlibat.
“Penyebab kejadian ini perlu ditelusuri secara mendalam, apakah disebabkan oleh faktor kelalaian, kendala teknis, atau kondisi di lapangan. Sehingga saat ini belum dapat ditarik kesimpulan,” ujar Taufiq usai melakukan kunjungan kerja di Jakarta Timur, Rabu (8/4/2026).
Ia menegaskan bahwa proses investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial. Pemerintah juga diminta untuk berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pihak yang menaungi misi perdamaian tersebut.
Terkait munculnya wacana penarikan pasukan dari wilayah konflik, Taufiq mengimbau agar semua pihak tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Menurutnya, langkah tersebut harus didasarkan pada kajian yang matang dan data yang akurat dari hasil investigasi di lapangan.
“Keputusan tidak boleh diambil secara emosional. Kita perlu menunggu hasil investigasi karena hal ini berkaitan dengan kepentingan strategis Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia merupakan bagian penting dari diplomasi pertahanan nasional yang berkontribusi terhadap citra Indonesia di tingkat internasional.
Di sisi lain, DPR juga mengingatkan pemerintah agar tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak prajurit yang gugur maupun yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Taufiq meyakini bahwa negara akan memberikan perlindungan serta jaminan kesejahteraan bagi keluarga korban.
“Pemerintah akan bertanggung jawab, terutama dalam memastikan hak-hak prajurit dan keluarganya terpenuhi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai peristiwa ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pertahanan nasional secara menyeluruh. Kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk kemungkinan serangan mendadak, perlu terus ditingkatkan.
Komisi I DPR RI, lanjut Taufiq, akan segera mengadakan rapat bersama pimpinan TNI guna membahas evaluasi pelaksanaan misi luar negeri sekaligus penguatan pertahanan dalam negeri.
“Peristiwa ini tidak hanya menjadi perhatian dalam konteks misi luar negeri, tetapi juga sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kesiapan sistem pertahanan nasional secara umum,” tutupnya.
