Hong kong, Sentralmedia.id – Hong Kong secara resmi membuka Tahun Hukum 2026 melalui sebuah upacara kenegaraan yang berlangsung di Hong Kong City Hall, pada hari Minggu 19 Januari 2026. Acara tahunan ini menjadi penanda dimulainya agenda peradilan dan penegakan hukum di wilayah administratif khusus China tersebut, sekaligus menegaskan kembali komitmen Hong Kong terhadap prinsip supremasi hukum yang selama ini menjadi fondasi sistem hukumnya.
Upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian prosesi simbolis, termasuk penampilan marching band, inspeksi Pasukan Pengawal Kehormatan, serta kehadiran para pemimpin lembaga hukum utama. Sejumlah pejabat tinggi dan tokoh sentral komunitas hukum Hong Kong menyampaikan pidato, di antaranya Ketua Mahkamah Akhir (Court of Final Appeal) Andrew Cheung, Sekretaris Kehakiman, Ketua Hong Kong Bar Association, serta Presiden Law Society of Hong Kong.
Dalam pidato utamanya, Ketua Mahkamah Akhir Andrew Cheung menekankan bahwa independensi peradilan dan kesetaraan di hadapan hukum merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa adanya rasa takut, tekanan, maupun keberpihakan terhadap kelompok atau kepentingan tertentu.
“Hukum berlaku sama bagi semua orang, tanpa rasa takut atau keberpihakan,” ujar Cheung, sebuah pernyataan yang kembali menegaskan peran pengadilan sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian luas, mengingat Hong Kong masih berada dalam sorotan komunitas internasional terkait perkembangan sistem hukum dan kebebasan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai pusat keuangan internasional dan gerbang utama bisnis global di kawasan Asia, stabilitas hukum dan kepercayaan terhadap sistem peradilan menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan ekonomi dan reputasi Hong Kong di mata dunia.
Sekretaris Kehakiman dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pemerintah Hong Kong berkomitmen menjaga profesionalisme aparat penegak hukum serta memastikan penegakan hukum berjalan sesuai konstitusi dan prinsip rule of law. Ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan hukum untuk melindungi hak masyarakat sekaligus menjaga ketertiban umum.
Baca Juga: Presiden Prabowo Buka Babak Baru Hubungan RI–Inggris
Sementara itu, Ketua Hong Kong Bar Association dan Presiden Law Society of Hong Kong menyoroti peran strategis profesi hukum dalam menjaga integritas sistem peradilan. Keduanya menegaskan bahwa pengacara dan praktisi hukum memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menegakkan keadilan, melindungi hak asasi, serta memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Pembukaan Tahun Hukum 2026 juga dipandang sebagai momentum refleksi bagi komunitas hukum Hong Kong dalam menghadapi tantangan global, termasuk dinamika geopolitik, perubahan regulasi internasional, serta tuntutan reformasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Di tengah ketidakpastian global, supremasi hukum dinilai sebagai jangkar utama bagi stabilitas sosial dan ekonomi.
Bagi masyarakat internasional, pesan yang disampaikan dalam upacara ini mencerminkan upaya Hong Kong untuk mempertahankan kepercayaan global terhadap sistem hukumnya. Penegasan kesetaraan di hadapan hukum dan independensi peradilan diharapkan dapat memperkuat posisi Hong Kong sebagai yurisdiksi hukum yang kredibel, terbuka, dan berdaya saing di tingkat global.
Dengan dimulainya Tahun Hukum 2026, Hong Kong dihadapkan pada harapan besar untuk terus menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak warga, dan stabilitas sosial. Komunitas hukum internasional pun akan terus mencermati bagaimana prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam upacara ini diwujudkan dalam praktik sepanjang tahun mendatang.
(Ered/Sentralmedia.id)
