Jakarta, Sentralmedia.id – Deklarasi Gerakan Rakyat sebagai partai politik sekaligus pernyataan dukungan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2029 memunculkan dinamika baru dalam peta politik nasional. Langkah ini langsung menuai sorotan dari sejumlah elite partai parlemen, salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi.
Dede Yusuf menilai, secara konstitusional, langkah Gerakan Rakyat tersebut terbuka dan sah, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold menjadi nol persen. Putusan MK itu secara fundamental mengubah arsitektur pencalonan presiden, membuka ruang yang jauh lebih luas bagi partai politik, termasuk partai baru, untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Kalau keputusan MK mengatakan bahwa presidential threshold sudah nol persen, artinya siapa pun, partai mana pun boleh mengusulkan. Itu terbuka,” ujar Dede Yusuf kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2026).
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa secara normatif, deklarasi Gerakan Rakyat mengusung Anies Baswedan tidak melanggar aturan pencalonan presiden. Namun, Dede Yusuf menekankan bahwa keterbukaan tersebut tetap memiliki batas administratif dan legal yang harus dipenuhi, yakni status kepesertaan partai dalam pemilu.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut, pasangan capres-cawapres hanya dapat diusulkan oleh partai politik yang telah lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di titik inilah, Dede Yusuf mempertanyakan kesiapan Partai Gerakan Rakyat.
“Tinggal nanti apakah partainya masuk dalam verifikasi? Karena kan akan banyak sekali dengan kondisi kayak begini, akan banyak sekali partai,” katanya.
Pernyataan Dede Yusuf mencerminkan kekhawatiran sekaligus realitas baru pasca putusan MK. Dengan ambang batas nol persen, Pemilu 2029 berpotensi diikuti oleh lebih banyak partai politik, termasuk partai-partai baru yang lahir dari gerakan sosial maupun basis relawan figur tertentu. Konsekuensinya, proses verifikasi KPU akan menjadi medan seleksi utama yang menentukan siapa saja yang benar-benar bisa tampil sebagai peserta pemilu dan mengusung calon presiden.
Di sisi lain, langkah Gerakan Rakyat mengusung Anies Baswedan sejak jauh hari juga dapat dibaca sebagai strategi politik jangka panjang. Anies Baswedan, yang memiliki basis pendukung kuat di berbagai daerah dan dikenal dengan narasi perubahan serta keadilan sosial, dinilai masih menjadi figur sentral dalam kontestasi politik nasional pasca-Pilpres 2024. Deklarasi dini ini berpotensi memperkuat konsolidasi basis pendukung Anies sekaligus membangun struktur politik yang lebih permanen melalui partai.
Namun demikian, tantangan Gerakan Rakyat tidak ringan. Selain harus memenuhi syarat administratif dan faktual verifikasi KPU, partai ini juga dituntut membangun struktur kepengurusan yang solid hingga ke daerah, memenuhi keterwakilan perempuan, serta memastikan keanggotaan yang tersebar sesuai ketentuan undang-undang. Tanpa itu, deklarasi dukungan capres berpotensi berhenti sebatas wacana politik.
Dede Yusuf sendiri menegaskan bahwa hingga saat ini DPR belum membahas perubahan Undang-Undang Partai Politik. Padahal, regulasi tersebut akan sangat menentukan bagaimana partai-partai baru dapat berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Ia menyiratkan bahwa dinamika regulasi ke depan masih akan sangat menentukan peta kompetisi politik menuju 2029.
Deklarasi Gerakan Rakyat dan respons dari elite partai parlemen ini menandai babak awal kontestasi politik menuju Pilpres 2029. Di tengah keterbukaan sistem pencalonan, pertarungan tidak hanya akan terjadi pada popularitas figur, tetapi juga pada kemampuan partai politik, terutama partai baru untuk memenuhi syarat hukum, membangun organisasi, dan meyakinkan publik.
Dengan demikian, dukungan Gerakan Rakyat terhadap Anies Baswedan bukan hanya soal siapa yang diusung, tetapi juga ujian serius bagi eksistensi partai itu sendiri: apakah mampu melampaui fase deklarasi dan benar-benar menjadi kekuatan politik yang sah, terverifikasi, dan diperhitungkan dalam panggung demokrasi nasional.
(Ered/Sentralmedia.id)
