JAKARTA, Rabu(2/9/2026) Sentral Media – Pemantau Keuangan Negara (PKN) resmi membentuk Satuan Tugas Pengawasan Masyarakat Makan Bergizi Gratis (Satgaswasmas MBG) di seluruh Indonesia.
PKN membentuk satuan tugas ini untuk mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, PKN ingin mendorong masyarakat ikut menjaga penggunaan uang rakyat.
Ketua Satgaswasmas MBG PKN, Patar Sihotang, S.H., M.H., menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor Pusat PKN, Jalan Caman Raya Nomor 7, Jatibening, Bekasi, Selasa, 1 September 2026.
Menurut Patar, PKN membentuk Satgaswasmas MBG sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara untuk program MBG.
PKN Kawal Program MBG dari Sabang hingga Papua
Patar mengatakan PKN akan menjalankan Satgaswasmas MBG di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan demikian, masyarakat dari Sabang hingga Tanah Papua dapat ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
PKN ingin memastikan program MBG memenuhi hak gizi anak bangsa secara bersih dan transparan.
Selain itu, PKN mendorong masyarakat menggunakan hak partisipasinya dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PKN menilai program MBG memiliki posisi penting karena menyentuh jutaan anak sekolah.
Karena itu, PKN menegaskan program tersebut tidak boleh menjadi ladang korupsi bagi pihak yang mencari keuntungan pribadi.
“Guna memastikan keberlanjutan ruang hidup dan pemenuhan hak gizi anak bangsa secara bersih dan transparan, Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) secara resmi mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Masyarakat Makan Bergizi Gratis (SATGASWASMAS MBG) di seluruh wilayah Republik Indonesia, dari Sabang sampai Tanah Papua.”
PKN Soroti Risiko Pelaksanaan MBG
PKN menyebut Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan strategis nasional.
Program tersebut juga menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Namun, PKN menilai besarnya anggaran program dapat menimbulkan kerawanan jika masyarakat tidak ikut mengawasinya.
Selama ini, sektor pengadaan pangan dan bantuan sosial menghadapi berbagai risiko.
Misalnya, pihak tertentu dapat melakukan pemotongan anggaran. Selain itu, oknum juga dapat menurunkan kualitas bahan baku.
PKN juga menyoroti risiko monopoli vendor dan manipulasi data penerima manfaat.
Oleh karena itu, PKN ingin membangun pengawasan masyarakat yang terintegrasi.
PKN menilai masyarakat perlu ikut memantau pelaksanaan MBG dari tingkat pusat hingga daerah.
Sejumlah Tantangan Masih Muncul di Lapangan
Berdasarkan pemantauan awal, PKN melihat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Pertama, PKN menyoroti mata rantai distribusi yang luas.
Jalur suplai dari pusat hingga daerah membutuhkan pengawasan ketat. Sebab, jalur tersebut memiliki risiko kebocoran anggaran dan penyusutan volume.
Kedua, PKN menyoroti kesiapan infrastruktur.
Menurut PKN, standar dapur dan higienitas belum merata di berbagai satuan pendidikan.
Selanjutnya, PKN melihat kerawanan pada sektor logistik.
Risiko permainan harga atau mark-up bahan pangan lokal menjadi salah satu perhatian. Selain itu, PKN menyoroti potensi intervensi kepentingan politik dalam penunjukan pengelola dapur.
Lima Pilar Menjadi Fokus Pengawasan
Satgaswasmas MBG PKN akan mengarahkan pengawasan kepada lima pilar utama.
Pertama, Badan Pangan Nasional (Bapanas).
PKN akan mengawasi kebijakan stabilisasi pasokan dan kontrol harga eceran tertinggi bahan pangan.
Selain itu, PKN akan memantau alur distribusi agar tidak terjadi monopoli atau kartel pangan yang merugikan keuangan negara.
Kedua, Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
PKN akan memantau penyusunan menu dan alokasi anggaran setiap porsi anak.
Selanjutnya, PKN akan memperhatikan pemenuhan standar gizi serta potensi penurunan mutu bahan baku.
Ketiga, pengelola dapur MBG.
Pengawasan mencakup kebersihan dapur, volume bahan pangan, dan ketepatan waktu distribusi.
Selain itu, PKN akan memperhatikan penyerapan bahan pangan dari petani dan peternak lokal.
Keempat, kepala sekolah.
PKN mengimbau kepala sekolah bertindak jujur dan berani menolak jika ada pihak yang memaksa mereka menerima makanan berkualitas buruk.
Kepala sekolah juga perlu memastikan jumlah porsi sesuai dengan data riil murid.
Kelima, yayasan pendidikan dan madrasah swasta.
PKN mendorong yayasan mengelola dana pendampingan MBG secara transparan.
Selain itu, yayasan harus memprioritaskan hak gizi seluruh anak didik tanpa diskriminasi.
PKN Targetkan MBG Tepat Sasaran
Melalui Satgaswasmas MBG, PKN menargetkan sejumlah hasil.
Pertama, program harus tepat sasaran.
Dengan demikian, tidak boleh ada manipulasi data jumlah siswa atau pemotongan jatah makanan.
Kedua, PKN mendorong ketepatan mutu dan nutrisi.
Anak-anak harus memperoleh makanan berkualitas, bersih, segar, dan layak konsumsi.
Ketiga, PKN ingin mendorong kedaulatan ekonomi lokal.
Karena itu, hasil panen petani, peternak, dan nelayan lokal di sekitar dapur MBG diharapkan dapat terserap.
Terakhir, PKN menargetkan zero korupsi.
Menurut PKN, pengawasan masyarakat dapat menciptakan efek jera bagi oknum yang mencoba menyunat anggaran makan anak sekolah.
PKN Ajak Kepala Sekolah dan Pengelola Dapur Bersinergi
Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, S.H., M.H., menegaskan bahwa keberhasilan program MBG bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
Karena itu, Patar mengajak kepala sekolah, pengelola dapur, dan pimpinan yayasan ikut menjaga program tersebut.
“Kami mengetuk pintu hati dan kesadaran seluruh Kepala Sekolah, pengelola dapur, dan para pimpinan yayasan di seluruh pelosok negeri. Jangan pernah bermain-main dengan makanan anak-anak kita.”
Selain itu, PKN berharap seluruh elemen tersebut dapat menjadi mitra strategis Satgaswasmas MBG di lapangan.
Patar juga meminta masyarakat melapor jika menemukan dugaan pemaksaan atau pemotongan hak anggaran.
“PKN berharap semua elemen ini bersinergi menjadi mitra strategis Satgaswasmas MBG di lapangan. Laporkan kepada kami jika Anda melihat, mendengar, atau mengalami pemaksaan untuk menerima pasokan logistik yang tidak berkualitas atau adanya pemotongan hak anggaran!” tegasnya.
PKN Buka Posko Pengaduan Nasional
Untuk mendukung pengawasan tersebut, PKN menyatakan telah membuka posko pengaduan nasional.
Selain itu, PKN memberikan pembekalan rutin kepada anggota Satgaswasmas MBG melalui forum koordinasi digital.
Dengan langkah tersebut, PKN mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Pada akhirnya, pengawasan bersama diharapkan dapat membantu menjaga uang negara sekaligus mendukung masa depan generasi Indonesia.
“BERSAMA KITA AWASI UNTUK BANGSA DAN NEGARA.”
PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)
PATAR SIHOTANG, S.H., M.H.
Ketua Satgaswasmas MBG
Call Center: 082113185141
Editor: Sentralmedia.id
