BANDA ACEH, Selasa(4/8/2026) Sentral Media – Aliansi Aneuk Naggroe (AAN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (3/8/2026). Dalam aksi itu, massa menyuarakan berbagai persoalan yang mereka nilai belum mendapat penanganan maksimal dari Pemerintah Aceh.
Massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan banjir dan longsor, polemik izin usaha pertambangan (IUP), pengelolaan Blok Andaman, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang mereka anggap belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Melalui aksi damai tersebut, Aliansi Aneuk Naggroe berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Aceh. Mereka menilai sejumlah isu strategis membutuhkan langkah nyata agar kondisi daerah segera membaik.
Massa Mulai Berkumpul di Depan Kantor Gubernur
Massa mulai berkumpul sekitar pukul 15.00 WIB di depan Kantor Gubernur Aceh. Sejak awal kegiatan, aparat gabungan dari kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi.
Saat massa tiba, petugas sempat menahan mereka di gerbang utama Kantor Gubernur Aceh. Meski demikian, situasi tetap berlangsung tertib dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.
Selanjutnya, para peserta menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka memanfaatkan aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengkritisi berbagai kebijakan yang mereka anggap belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Aceh.
Sebagai simbol protes, massa juga membakar ban bekas di depan lokasi aksi. Mereka melakukan tindakan itu untuk menunjukkan kekecewaan terhadap penanganan berbagai persoalan di Aceh.
Massa Soroti Penanganan Banjir dan Longsor
Penanganan banjir dan longsor menjadi salah satu isu utama dalam aksi tersebut.
Aliansi Aneuk Naggroe menilai banyak warga masih merasakan dampak bencana. Karena itu, mereka meminta pemerintah mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan perhatian kepada masyarakat terdampak.
Salah seorang orator, Syarif, mengatakan masyarakat masih merasakan dampak bencana yang terjadi pada penghujung 2025.
Menurutnya, pemerintah belum mempercepat proses pemulihan. Akibatnya, banyak warga masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Selain itu, massa juga meminta pemerintah meningkatkan langkah penanganan agar masyarakat dapat segera kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Polemik Tambang dan Blok Andaman Ikut Menjadi Sorotan
Selain membahas persoalan bencana, massa juga menyoroti polemik izin usaha pertambangan (IUP) di Aceh.
Mereka meminta pemerintah memperbaiki tata kelola sektor pertambangan. Menurut mereka, setiap kebijakan harus mengutamakan kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Di sisi lain, massa juga menyoroti pengelolaan Blok Andaman.
Mereka berharap pemerintah memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya alam mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh.
Karena itu, massa meminta pemerintah membuka ruang komunikasi yang lebih luas. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai berbagai kebijakan strategis di daerah.
Massa Pertanyakan Anggaran Penanganan Bencana
Dalam orasinya, massa mempertanyakan besaran anggaran penanganan bencana di Aceh.
Mereka menilai pemerintah masih mengalokasikan anggaran yang lebih kecil dibandingkan beberapa daerah lain yang mengalami bencana.
Atas dasar itu, peserta aksi mendesak pemerintah meningkatkan dukungan anggaran untuk pemulihan, rehabilitasi, dan pembangunan di Aceh.
Menurut mereka, anggaran yang memadai akan mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus membantu daerah bangkit dari dampak bencana.
Bentangkan Spanduk Kritik
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, peserta aksi membentangkan spanduk bertuliskan:
“ACEH DARURAT, ACEH PERLU DIINSTAL ULANG. #SAVEACEH.”
Tulisan tersebut menjadi simbol kritik terhadap berbagai persoalan yang menurut mereka masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Selain itu, massa juga menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Agustus apabila pemerintah belum memberikan respons yang memadai terhadap tuntutan mereka.
Aksi Berlangsung Aman dan Kondusif
Sepanjang kegiatan berlangsung, aparat kepolisian bersama Satpol PP mengawal jalannya demonstrasi.
Petugas menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif hingga seluruh rangkaian aksi selesai.
Setelah menyampaikan seluruh aspirasi, massa membubarkan diri secara tertib.
Melalui aksi damai tersebut, Aliansi Aneuk Naggroe berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap penanganan bencana, tata kelola sumber daya alam, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Aceh.
Jurnalis Sentral Media : Tousi
Editor/Redaksi : Sentral Media
