Jakarta – Sejak dahulu kala terdapat peribahasa yang menyatakan, “Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China.” Menurut Profesor Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, peribahasa tersebut masih relevan hingga saat ini, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Program unggulan yang perlu diadopsi Indonesia dari China adalah ketegasan dalam memberantas korupsi. Di China, pelaku korupsi dalam kasus tertentu dapat dijatuhi vonis mati. Sanksi tersebut dinilai menimbulkan efek jera yang kuat. Tentu penerapannya harus disesuaikan dengan klasifikasi nilai kerugian negara dan memerlukan dasar hukum yang jelas,” ujar.
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online dalam maupun luar negeri di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, kawasan Ciracas, Jakarta, 4 Juni 2026, melalui sambungan telepon.
Menurutnya, polemik yang terjadi pada sejumlah jabatan penting di lembaga negara menunjukkan masih lemahnya pengawasan, sehingga menciptakan celah bagi praktik korupsi.
“Itulah fakta yang terjadi dalam berbagai lembaga di bawah naungan negara. Lemahnya pengawasan membuat oknum-oknum tertentu leluasa melakukan penyimpangan dan memperkaya diri. Jika tidak sejalan dengan kelompok yang berkuasa, seseorang bisa saja disingkirkan,” katanya.
Ia menilai China berhasil menekan praktik korupsi karena memiliki sistem pengawasan yang ketat. Rekening yang mencurigakan dapat ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sementara pengawasan di lapangan dilakukan secara serius untuk mencegah praktik suap dan gratifikasi.
“Di China, setiap indikasi penyimpangan diawasi secara ketat. Tidak ada ruang yang dibiarkan tanpa pengawasan. Karena itu, para pelaku korupsi dapat dengan cepat terdeteksi dan diproses secara hukum,” ujarnya.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, keberhasilan China juga didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan kemampuan besar untuk mengungkap berbagai modus korupsi tanpa mudah diintervensi oleh pihak lain.
“Di Indonesia, penegakan hukum masih sering menghadapi intervensi dari berbagai kepentingan. Akibatnya, pemberantasan korupsi menjadi kurang efektif karena adanya tarik-menarik kepentingan politik maupun kekuasaan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa persoalan korupsi tidak akan selesai jika hanya sebagian institusi negara yang berkomitmen memberantas korupsi, sementara pihak lain justru membuka ruang bagi praktik penyimpangan.
“Bukan rahasia lagi bahwa ada oknum yang menggunakan jabatannya untuk mengintervensi aparat penegak hukum. Jika rekening-rekening yang mencurigakan benar-benar ditelusuri secara menyeluruh, mungkin akan banyak fakta yang mengejutkan publik,” ujarnya.
Karena itu, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, meminta Indonesia belajar dari pengalaman China dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.
“Pemberantasan korupsi harus dilakukan dari akar hingga pucuk. Tidak boleh ada ruang aman bagi koruptor,” tegasnya.
