Jakarta,Sentralmedia.id – Pakar hukum internasional Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., menyampaikan harapannya agar Presiden Republik Indonesia meninjau kembali kebijakan kenaikan pajak yang dinilai dapat memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat dan dunia usaha.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, peningkatan tarif pajak berpotensi memperberat beban pelaku usaha serta masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Ia menilai sejumlah sektor usaha, termasuk sektor perumahan dan pembangunan, berisiko mengalami perlambatan bahkan terhambat akibat meningkatnya biaya operasional.
Dalam keterangannya kepada sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan media daring, baik nasional maupun internasional, di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, kawasan Cijantung, Jakarta, pada 3 Juni 2026, Prof. Sutan Nasomal menyampaikan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai dampak kebijakan yang akan diberlakukan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Ia berharap para penasihat dan pembantu Presiden dapat memberikan masukan yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi masyarakat sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kepentingan rakyat.
Prof. Sutan Nasomal menilai bahwa kondisi ekonomi saat ini masih ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha.
Ia menyampaikan bahwa persoalan ekonomi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan kesempatan kerja, perlu menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh karena itu, berbagai kebijakan ekonomi diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menjelang dua tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa konsep Ekonomi Pancasila diharapkan dapat menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi nasional yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan nasional, termasuk dalam penyusunan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, berbagai kalangan masyarakat telah mencermati kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini dan berharap pemerintah dapat mengevaluasi dampaknya terhadap pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah yang masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
Ia juga menyoroti kondisi nilai tukar rupiah serta kenaikan harga berbagai kebutuhan yang dinilai turut memengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang mampu memperkuat perekonomian nasional dan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
Prof. Sutan Nasomal menambahkan bahwa peningkatan daya beli masyarakat merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Pada akhir keterangannya, Prof. Sutan Nasomal mengimbau pemerintah agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dalam setiap pengambilan kebijakan ekonomi. Ia berharap pemerintah terus berupaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, aspirasi masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan sehingga pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, serta Pengasuh Pondok Pesantren Ass Saqwa Plus.
