Nagekeo, Sentralmedia.id – Di negeri yang berulang kali menjadikan pembangunan sebagai jargon utama, ironi justru tampak jelas di Kampung Jawakisa, Desa Tengatiba, Kabupaten Nagekeo. Di tempat ini, warga masih harus mengantre air sejak subuh, mengangkat jerigen dengan tangan dan punggung mereka sendiri, seolah akses air bersih adalah kemewahan, bukan hak dasar manusia.
Air bersih di Kampung Jawakisa bukanlah layanan publik yang hadir melalui sistem yang layak, melainkan hasil dari ketahanan warga menghadapi keterbatasan. Ketergantungan pada embung dan bak penampungan air hujan menunjukkan betapa rapuhnya perhatian terhadap kebutuhan paling mendasar. Ketika musim hujan berakhir, krisis datang tanpa perlu diumumkan: air menyusut, kualitas menurun, dan warga dipaksa bertahan dengan air keruh yang tidak jarang mengancam kesehatan.
Situasi ini menyingkap persoalan klasik yang terus berulang: pembangunan infrastruktur dasar yang tertinggal, perencanaan yang lamban, dan kebijakan yang kerap berhenti di atas kertas. Jaringan pipa air bersih masih menjadi wacana, sementara warga terus menjalani rutinitas berat hanya untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, dan mandi. Jika air bersih saja belum terjamin, patut dipertanyakan untuk siapa sebenarnya pembangunan itu berlangsung.
Dampak krisis air bersih ini tidak berdiri sendiri. Ia merambat ke berbagai aspek kehidupan. Anak-anak harus ikut membantu orang tua mengambil air, mengorbankan waktu belajar dan bermain. Kesehatan masyarakat terancam oleh penggunaan air yang tidak layak, memicu penyakit kulit dan gangguan sanitasi. Secara ekonomi, rumah tangga dipaksa mengalokasikan biaya tambahan untuk air, sementara kebutuhan lain justru terdesak.
Lebih memprihatinkan lagi, kondisi ini terjadi bukan karena ketiadaan pengetahuan atau teknologi, melainkan akibat ketidakseriusan dalam menetapkan prioritas. Perubahan iklim dan musim kemarau berkepanjangan memang memperberat situasi, namun keduanya seharusnya sudah diantisipasi melalui perencanaan jangka panjang. Sayangnya, solusi yang hadir sering kali bersifat darurat dan tambal sulam, bukan sistematis dan berkelanjutan.
Kampung Jawakisa bukan satu-satunya wilayah yang mengalami krisis air bersih, tetapi ia menjadi cermin kegagalan yang lebih luas dalam menjamin hak dasar warga negara. Ketika proyek-proyek pembangunan kerap dipamerkan sebagai capaian, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang tertinggal dari layanan paling elementer.
Kritik ini bukan semata untuk menyalahkan, melainkan untuk mengingatkan. Air bersih tidak boleh terus diperlakukan sebagai urusan sekunder yang menunggu sisa anggaran. Ia adalah fondasi bagi kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat. Tanpa air yang layak, segala narasi tentang peningkatan kualitas hidup akan selalu terdengar kosong.
Sudah waktunya perspektif pembangunan diubah. Kampung Jawakisa tidak membutuhkan belas kasihan sesaat, melainkan komitmen nyata melalui kebijakan yang berpihak, infrastruktur yang berfungsi, dan pengawasan yang serius. Jika tidak, antrean jerigen setiap subuh akan terus menjadi simbol kegagalan kolektif kita dalam menjamin hak paling dasar: air bersih untuk hidup yang bermartabat.
