Lampung, Sentralmedia.id – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada Polda Lampung atas keberhasilan mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan anak di bawah umur.
Kasus tersebut menjadi peringatan bahwa praktik perdagangan orang masih menjadi ancaman serius, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan keprihatinan mendalam serta mengecam segala bentuk perdagangan dan eksploitasi terhadap anak.
Sejak 10 Mei 2026, Pemerintah Provinsi Lampung melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah memberikan pendampingan menyeluruh kepada para korban. Pendampingan tersebut meliputi pemeriksaan fisik dan psikologis, penyediaan rumah aman, layanan kesehatan di RSUD Abdul Moeloek, konseling trauma, bantuan hukum, hingga persiapan reintegrasi sosial dan keberlanjutan pendidikan korban.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Lampung. Ia juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama terhadap berbagai modus bujuk rayu melalui media sosial.
Masyarakat turut diminta untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian maupun UPTD PPA apabila menemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang atau kekerasan terhadap anak.
Sementara itu, Kapolda Lampung, Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
“Kita harus bersama-sama melindungi anak-anak. TPPO merupakan musuh bersama yang harus diberantas,” tegasnya.
