Jakarta, Sentralmedia.di — Polemik mengenai anggaran pengadaan kapal antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencuat ke publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saling merespons pernyataan terkait pencairan anggaran yang disebut-sebut sudah dilakukan.
Purbaya menegaskan dirinya hanya melakukan pengecekan sederhana di lapangan. Ia mengaku mendatangi galangan kapal untuk memastikan apakah sudah ada pesanan kapal yang masuk. Namun, dari hasil pengecekan tersebut, ia menyebut belum menemukan adanya pemesanan.
“Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuman cek kan ke galangan, ada nggak yang di-order? ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu. Ya udah,” kata Purbaya usai rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Pernyataan itu merespons bantahan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait isu anggaran kapal yang disebut sudah cair dari Kementerian Keuangan, tetapi belum berdampak pada pemesanan di industri galangan.
Meski menyampaikan temuannya, Purbaya tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan data. Ia mengakui bisa saja informasi yang ia terima belum sepenuhnya tepat. Namun demikian, ia menekankan bahwa sebagian anggaran yang disebut-sebut berasal dari pinjaman tetap harus melalui mekanisme di Kementerian Keuangan.
“Yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga,” ujarnya.
Purbaya juga mengaku belum mengetahui secara pasti nilai pinjaman yang dimaksud dalam program pembangunan kapal tersebut. Ia menyebut angka yang beredar masih berubah-ubah dan belum memperoleh kepastian final. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah program pengadaan kapal dapat segera dilanjutkan dan direalisasikan.
“Saya nggak tahu angkanya berubah-ubah terus. Yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu aja,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Purbaya yang menyebut anggaran kapal sudah dicairkan, namun industri galangan belum menerima pesanan. Dalam video yang beredar di publik, Purbaya mempertanyakan realisasi program tersebut.
Menanggapi hal itu, Trenggono meminta agar Purbaya mengecek langsung jajaran di Kementerian Keuangan untuk memastikan status pencairan anggaran. Ia menegaskan bahwa pihaknya bekerja sesuai mekanisme yang berlaku dan berharap tidak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi antar kementerian.
Perdebatan terbuka antara dua menteri ini memunculkan perhatian publik, mengingat program pengadaan kapal merupakan bagian penting dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan nasional. Kapal-kapal tersebut diharapkan dapat memperkuat armada perikanan, meningkatkan pengawasan wilayah laut, serta mendorong produktivitas nelayan.
Di tengah dinamika tersebut, publik menanti kejelasan mengenai status anggaran, mekanisme pinjaman, serta jadwal realisasi pembangunan kapal. Transparansi dan koordinasi lintas kementerian dinilai menjadi kunci agar program strategis tersebut dapat berjalan tanpa hambatan administratif maupun komunikasi.
(Ered/Sentralmedia.id
