Sentralmedia.id, Pesawaran – Kondisi Gedung DPRD Kabupaten Pesawaran yang belum kunjung diperbaiki terus menuai sorotan. Meskipun anggaran perbaikan telah disahkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026, hingga kini realisasi di lapangan belum terlihat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Pesawaran, Lenida Putri, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi gedung yang dinilai tidak layak digunakan. Ia menilai lambannya perbaikan mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap fasilitas lembaga legislatif.
Menurut Lenida, anggaran perbaikan telah disetujui bersama dalam APBD 2026. Namun, hingga pertengahan April, belum ada tanda-tanda pekerjaan dimulai. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan DPRD maupun masyarakat.
Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara optimal. Gedung yang terbengkalai dikhawatirkan menghambat kinerja anggota dewan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi gedung DPRD Pesawaran sendiri sebelumnya memang telah mengalami kerusakan cukup serius. Pada Mei 2025, sebagian bangunan bahkan dilaporkan ambruk dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah ruangan serta fasilitas kantor . Sejak saat itu, kebutuhan perbaikan menjadi semakin mendesak.
Selain faktor usia bangunan yang telah digunakan sejak 2014, keterbatasan perawatan juga disebut menjadi salah satu penyebab memburuknya kondisi gedung . Bahkan, sejumlah pihak menilai keterlambatan perbaikan berkaitan dengan lambannya realisasi anggaran yang telah direncanakan.
Situasi ini turut memicu kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah anggota DPRD menilai pemerintah daerah terkesan tidak serius dalam menangani persoalan tersebut, padahal gedung DPRD merupakan fasilitas penting dalam sistem pemerintahan daerah .
Lenida juga menilai bahwa keterbukaan kondisi gedung kepada publik menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah, khususnya pihak eksekutif, diminta segera mengambil langkah konkret agar perbaikan dapat direalisasikan sesuai dengan anggaran yang telah disahkan.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa gedung DPRD bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol representasi rakyat. Oleh karena itu, keberadaannya harus dijaga dan difungsikan secara optimal demi mendukung pelayanan publik yang maksimal.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait alasan belum dimulainya proses perbaikan. Masyarakat pun berharap adanya tindakan cepat agar kondisi gedung tidak semakin memburuk dan aktivitas pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
