JAKARTA, Rabu(2/9/2026) Sentral Media – Pakar Hukum Internasional Prof. DR. Sutan Nasomal, SH., MH., mengimbau KPK memeriksa seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ia meminta KPK tidak berhenti pada pemeriksaan sejumlah dinas. Menurutnya, KPK perlu menelusuri anggaran hingga tingkat SKPD, kecamatan, dan desa.
Pernyataan itu disampaikan Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online. Mereka membahas pemberitaan mengenai langkah KPK memeriksa tiga dinas di Kabupaten Bogor.
Sutan menyampaikan pernyataan tersebut dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di kawasan Cijantung, Jakarta, melalui sambungan telepon seluler, 1 September 2026.
KPK Diminta Tidak Setengah-Setengah
Sutan Nasomal meminta KPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di wilayah Pemkab Bogor.
“Kalau mau bersih-bersih di wilayah Pemkab Bogor jangan setengah-setengah,” ujar Sutan Nasomal.
Ia meminta Ketua KPK menelusuri anggaran seluruh dinas di lingkungan Pemkab Bogor. Setelah itu, pemeriksaan dapat berlanjut ke masing-masing SKPD.
Sutan juga meminta KPK memperhatikan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.
“Wajib Ketua KPK bekerja total, telusuri semuanya anggaran dari semua para dinas Pemkab Bogor. Kemudian ke masing-masing kantor SKPD yang turun ke 40 camat dan lebih dari 400 kadesnya,” tegasnya.
Soroti Keterbukaan Informasi Desa
Selain anggaran, Sutan Nasomal menyoroti laporan lebih dari 400 kepala desa terkait PPID.
Ia meminta KPK menelusuri persoalan keterbukaan informasi tersebut. Menurutnya, pemeriksaan secara teliti dapat menemukan berbagai kejanggalan.
“Bisa diduga banyak kejanggalan bila diperiksa dengan teliti,” kata Sutan.
Sutan juga meminta KPK menelusuri pihak-pihak yang mungkin terlibat jika pemeriksaan menemukan bukti pendukung.
Ia bahkan menyarankan KPK membuka ruang pengaduan masyarakat. Menurutnya, laporan warga dapat membantu proses penelusuran.
Sutan Soroti Dugaan Permainan Anggaran
Sutan Nasomal menilai dugaan korupsi dapat melibatkan banyak oknum. Karena itu, ia meminta KPK tidak berhenti pada satu atau dua pihak.
“Bukan hal baru menggurita alur korupsi saat ini yang melibatkan banyak oknum petinggi di Pemkab Bogor yang diduga ikut mengatur agar licin dan tidak tercium,” ujarnya.
Menurut Sutan, temuan KPK saat ini mungkin baru sebagian kecil dari persoalan yang ada. Ia meminta KPK memeriksa lebih jauh jika menemukan indikasi yang mengarah kepada pihak lain.
Sutan juga mengingatkan KPK agar tidak memilih-milih perkara.
“Lain lagi kalau KPK Merah Putih pilih-pilih. Mana yang mau dibongkar dan mana yang tidak,” katanya.
Jejak Digital dan Aduan Warga
Sutan Nasomal menyebut media online memiliki banyak informasi yang dapat menjadi bahan awal penyelidikan.
Ia juga meminta KPK mendengar langsung laporan masyarakat Kabupaten Bogor.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu perhatian masyarakat dalam menilai kinerja KPK.
“Keterbukaan informasi saat ini menjadi fokus masyarakat menilai kinerja KPK Merah Putih agar tidak diintervensi siapapun untuk membongkar kelompok oknum koruptor yang diduga bersembunyi di bawah sang penguasa atau duduk di kursi bayangan partai,” ujar Sutan.
Ia berharap KPK menjalankan pemeriksaan secara profesional. Sutan juga meminta lembaga antirasuah tersebut menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Narasumber : Prof. DR. Sutan Nasomal, SH., MH. — Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, Pendiri/Pengasuh Ponpes ASS, SAQWA PLUS, Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal, SH., MH., serta Rektor Universitas STIA STIH Pronass.
Editor : Sentralmedia.id
