Sentralmedia.id, Bener Meriah – Kondisi hunian sementara (huntara) di Kabupaten Bener Meriah menuai sorotan. Puluhan warga mengeluhkan fasilitas yang dinilai belum layak huni, bahkan membahayakan keselamatan.
Sebanyak 36 kepala keluarga dari empat desa, yakni Alur Gadeng, Rime Raya, Pulo Intan, dan Gemasih, saat ini menempati huntara di Kilometer 60, Dusun Pelita, Desa Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Berdasarkan keterangan warga, Sabtu (11/4/2026), berbagai persoalan muncul mulai dari kebocoran bangunan, kesalahan konstruksi, hingga minimnya fasilitas pendukung.
Saat hujan turun, air dilaporkan masuk ke dalam rumah, terutama pada bagian kamar. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya talang air, sehingga tampias langsung mengenai dinding.
“Kalau hujan, air masuk sampai ke dalam kamar dari dinding. Tidak ada talang air,” ujar salah satu warga.
Selain itu, struktur lantai dinilai tidak sesuai standar. Lantai teras dibuat sejajar bahkan cenderung miring ke arah dalam rumah, sehingga air mudah mengalir masuk ke ruangan.
Masalah lain juga ditemukan pada sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Air bekas mandi dan mencuci kerap menggenang, terutama di area kamar mandi.
Fasilitas listrik pun bermasalah. Sedikitnya tujuh unit rumah mengalami pemadaman, sementara sejumlah lampu di unit lain tidak berfungsi.
Secara fisik, bangunan huntara juga dinilai memprihatinkan. Pintu dan jendela tidak dilengkapi engsel yang memadai, serta tiang penyangga disebut tidak kokoh.
Warga menduga pembangunan dilakukan secara terburu-buru. Hal ini terlihat dari kualitas material yang digunakan, seperti lantai yang tipis dan mudah retak serta penggunaan tripleks pada bagian pintu dan jendela.
Tak hanya itu, serangan ulat bulu dalam jumlah besar semakin memperparah kondisi. Sejumlah warga bahkan memilih meninggalkan huntara.
“Kami tidak tahan, banyak ulat bulu di dalam rumah. Terpaksa harus mengungsi,” ungkap warga lainnya.
Hasil pantauan di lapangan juga menunjukkan struktur bangunan yang kurang kuat dan tidak memenuhi standar konstruksi.
Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menyebut pembangunan huntara belum diserahterimakan oleh pihak vendor kepada BNPB. Pembayaran proyek pun baru mencapai sekitar 50 persen.
“Yang masih kurang menjadi tanggung jawab vendor,” ujar perwakilan Perkim.
Pihak vendor yang dikenal dengan nama Ipul mengakui masih terdapat kekurangan dalam pembangunan.
“Kami kerja terburu-buru, jadi memang masih banyak kekurangan. Pembayaran juga belum lunas. Kalau sudah diselesaikan, pasti akan kami perbaiki,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BNPB belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dilakukan.
Menanggapi hal tersebut, Sutan Nasomal menyampaikan kritik keras kepada pemerintah agar tidak membiarkan masyarakat korban bencana hidup dalam kondisi tidak layak.
“Jangan sampai ada yang bermain di atas penderitaan masyarakat. Huntara harus dibangun secara manusiawi, jangan sampai anggaran dipermainkan,” tegasnya.
Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk segera mengambil langkah cepat dalam menangani persoalan tersebut.
“Bupati harus sigap. Jangan biarkan masyarakat menderita lebih lama,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan melalui sambungan telepon dari Jakarta, Minggu (12/4/2026).
Warga berharap pemerintah segera mengevaluasi proyek dan melakukan perbaikan agar huntara benar-benar layak huni dan aman ditempati.
 di Kabupaten Bener Meriah menuai sorotan. Puluhan warga mengeluhkan fasilitas yang dinilai belum layak.){kind=link}