JAKARTA, Rabu (29/7/2026) Sentral Media – Ketegangan di Selat Hormuz kembali menjadi perhatian dunia internasional. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum internasional sering kali berjalan beriringan dengan kepentingan politik negara-negara besar.
Dalam konflik tersebut, posisi Iran tidak dapat dilihat hanya sebagai ancaman. Sikap Teheran juga berkaitan dengan respons terhadap tekanan geopolitik, ancaman keamanan, serta kepentingan nasionalnya.
Selat Hormuz Jadi Jalur Strategis Dunia
Secara geografis, Iran memiliki wilayah pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Hormuz. Jalur ini menghubungkan Teluk Persia dengan laut lepas dan menjadi salah satu rute perdagangan energi paling penting di dunia.
Dalam hukum laut internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Selat Hormuz termasuk selat internasional. Aturan tersebut memberikan hak lintas bagi kapal asing.
Namun, penerapan aturan itu tidak selalu berjalan sederhana. Iran dan Amerika Serikat sama-sama memiliki pandangan berbeda dalam menafsirkan aturan hukum laut internasional.
Selain itu, kedua negara bukan pihak yang meratifikasi UNCLOS. Kondisi tersebut membuat perdebatan mengenai aturan di Selat Hormuz semakin kompleks.
Iran selama ini menolak konsep “transit passage” yang memberikan kebebasan luas bagi kapal asing. Sebaliknya, Iran lebih menekankan prinsip “innocent passage” atau lintas damai yang tetap berada dalam pengawasan negara pantai.
Iran Pertahankan Hak Keamanan di Selat Hormuz
Dari sudut pandang Iran, pengawasan terhadap Selat Hormuz merupakan bagian dari hak kedaulatan negara. Pemerintah Iran menilai keamanan wilayah menjadi alasan penting untuk mengatur aktivitas kapal asing.
Dalam kondisi konflik, negara juga sering menggunakan prinsip pertahanan diri atau self-defense sebagai dasar untuk memperketat pengamanan wilayah.
Meski demikian, hukum internasional tetap memberikan batasan. Iran tidak dapat menutup Selat Hormuz secara permanen karena tindakan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi.
Akan tetapi, pembatasan tertentu, pemeriksaan kapal, atau peningkatan pengawasan masih menjadi wilayah yang terus diperdebatkan oleh para ahli hukum laut.
Standar Ganda dalam Politik Internasional
Persoalan Selat Hormuz tidak hanya berkaitan dengan hukum. Faktor kekuatan politik dan militer juga memiliki pengaruh besar.
Ketika negara-negara Barat melakukan operasi keamanan laut di berbagai kawasan, tindakan tersebut sering disebut sebagai upaya menjaga stabilitas global.
Namun, ketika Iran memperketat kontrol di wilayah yang berbatasan langsung dengan negaranya, langkah tersebut sering mendapat label sebagai ancaman internasional.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya perdebatan mengenai standar ganda dalam politik global.
Padahal, Selat Hormuz bukan hanya jalur perdagangan. Kawasan tersebut juga menjadi titik persaingan geopolitik yang melibatkan tekanan ekonomi, sanksi internasional, dan ancaman keamanan.
Konflik Selat Hormuz Tidak Hanya Soal Hukum
Ketegangan di Selat Hormuz memperlihatkan bahwa konflik internasional tidak selalu hanya berbicara tentang aturan hukum. Faktor kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan keamanan nasional juga ikut menentukan arah kebijakan suatu negara.
Ancaman terhadap fasilitas publik Iran juga mendapat perhatian internasional. Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam hukum humaniter internasional.
Dalam situasi seperti ini, Iran memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan nasionalnya. Namun, tindakan tersebut tetap harus mempertimbangkan kepentingan negara lain karena Selat Hormuz menjadi jalur penting bagi ekonomi dunia.
Keseimbangan Antara Kedaulatan dan Kepentingan Global
Pada akhirnya, persoalan Selat Hormuz membutuhkan pendekatan yang seimbang. Iran memiliki hak untuk menjaga keamanan wilayahnya, tetapi negara tersebut juga harus menghormati prinsip kebebasan pelayaran internasional.
Dunia internasional juga perlu melihat konflik ini secara objektif tanpa menggunakan standar berbeda terhadap setiap negara.
Pertanyaan utama bukan hanya apakah Iran memiliki hak mengatur Selat Hormuz, tetapi bagaimana dunia dapat menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepentingan global.
Dengan pendekatan yang lebih adil, konflik di Selat Hormuz dapat dikelola tanpa memperbesar ketegangan geopolitik yang sudah berlangsung.
Redaksi/Editor : Sentral Media
