JAKARTA, Jumat(28/8/2026) Sentral Media – Perdebatan mengenai hubungan kerja sama antara pemerintah dan media kembali menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah pernyataan Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia, yang dikaitkan dengan ancaman penghentian kerja sama terhadap media yang dinilai terlalu banyak memberitakan sisi negatif pemerintah.
Pakar komunikasi, hukum internasional, dan ekonomi, Profesor Sutan Nasomal, S.H., M.H., turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa media memiliki fungsi penting dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, media bertugas memberikan informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial. Karena itu, kritik terhadap pemerintah tidak semestinya langsung dianggap sebagai bentuk permusuhan.
Fungsi Media Tetap Sebagai Kontrol Sosial
Prof Sutan Nasomal menilai fungsi media tidak berubah meski zaman terus berkembang. Media cetak maupun media online tetap memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Harus diakui berbagai pihak bahwa peranan media, baik cetak maupun online, sejak zaman Orde Lama, Orde Baru hingga sekarang di era digital sudah baku. Fungsi media sebagai kontrol sosial tidak akan lekang oleh waktu,” ujar Prof Sutan Nasomal S.H., M.H., kepada sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, media tidak mungkin hanya menyajikan pemberitaan yang menyenangkan pemerintah. Pers juga memiliki tanggung jawab untuk mengangkat persoalan masyarakat.
Kritik, pelayanan publik, kebijakan pemerintah, maupun berbagai masalah kepentingan masyarakat juga menjadi bagian dari pemberitaan media.
Media Tetap Membutuhkan Kerja Sama
Namun demikian, Prof Sutan Nasomal memahami bahwa media juga merupakan industri. Setiap perusahaan media membutuhkan biaya operasional agar dapat terus bertahan.
“Media juga perlu hidup. Kalau hanya memuat berita kasus atau berita negatif terus-menerus, tentu media tidak akan hidup lama. Karena itu, dalam praktiknya media juga menempuh berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, mulai dari iklan, sponsor, ucapan hari besar hingga kerja sama dengan berbagai pihak,” katanya.
Ia menilai kerja sama antara pemerintah dan perusahaan media merupakan hal yang wajar. Namun, kedua pihak harus menempatkan kerja sama tersebut dalam koridor profesional.
Menurutnya, kerja sama komersial tidak boleh menghilangkan independensi pers. Media tetap harus memiliki ruang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kerja sama itu seharusnya saling menguntungkan. Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sementara media membutuhkan kerja sama komersial untuk menopang operasional. Tetapi kerja sama jangan kemudian dimaknai bahwa media harus kehilangan fungsi kontrol sosialnya,” tegasnya.
Kritik Sebaiknya Dijawab dengan Data
Prof Sutan Nasomal juga mengingatkan bahwa pemerintah dan media sebenarnya memiliki kepentingan yang sama. Keduanya memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Karena itu, ketika pemerintah menilai sebuah pemberitaan keliru atau merugikan, pemerintah dapat memberikan klarifikasi. Pemerintah juga dapat menggunakan hak jawab serta menyampaikan data pembanding.
“Kalau ada pemberitaan yang dianggap negatif atau tidak sesuai fakta, jawab dengan data dan klarifikasi. Jangan kritik dibalas dengan ancaman penghentian kerja sama,” ujarnya.
Dengan cara tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari kedua sisi. Media tetap menjalankan fungsi jurnalistik, sementara pemerintah memperoleh ruang untuk memberikan penjelasan.
Kemitraan Jangan Menjadi Ketergantungan
Lebih jauh, Prof Sutan Nasomal menilai hubungan pemerintah dengan media harus dibangun sebagai kemitraan. Hubungan tersebut tidak boleh membuat salah satu pihak bergantung kepada pihak lainnya.
Menurutnya, media harus tetap memiliki ruang untuk mengkritisi kebijakan pemerintah ketika menemukan persoalan di lapangan. Sebaliknya, pemerintah juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan kepada publik.
“Pemerintah bukan objek yang harus selalu dipuji, begitu juga media bukan corong pemerintah. Keduanya mempunyai peran masing-masing. Pemerintah menjalankan pelayanan dan kebijakan publik, sementara media menyampaikan informasi dan melakukan kontrol sosial,” katanya.
Ia menambahkan, penggunaan kerja sama komersial untuk memengaruhi isi pemberitaan dapat menimbulkan persoalan terhadap kepercayaan publik.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa media yang kritis akan diputus kerja samanya, sedangkan media yang memberitakan hal-hal positif akan dipertahankan. Ini yang harus dihindari,” tegasnya.
Publik Berhak Mendapat Informasi Berimbang
Prof Sutan Nasomal juga mengingatkan bahwa masyarakat menjadi pihak yang paling berkepentingan dalam hubungan antara pemerintah dan media.
Menurutnya, publik membutuhkan pemberitaan yang berimbang. Masyarakat perlu mengetahui keberhasilan pemerintah sekaligus persoalan yang membutuhkan kritik.
Karena itu, ia berharap polemik mengenai hubungan kerja sama media dan pemerintah di Batam tidak berkembang menjadi konflik antara pemerintah dan insan pers.
“Kalau ada perbedaan pandangan, duduk bersama. Media berikan ruang hak jawab, pemerintah berikan data dan klarifikasi. Dengan begitu masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap,” ujarnya.
Polemik tersebut kini menjadi perhatian insan pers. Publik pun menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai konteks pernyataan Li Claudia serta bagaimana BP Batam memandang hubungan kemitraan dengan media.
Bagi Prof Sutan Nasomal, kerja sama tetap dapat berjalan. Kepentingan bisnis juga dapat bertemu. Namun, independensi pers dan fungsi kontrol sosial harus tetap menjadi batas yang tidak boleh hilang.
Profil Narasumber
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. merupakan tokoh pers dunia, pakar hukum internasional, ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, pendiri dan pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS, Rektor Universitas STIA STIH Pronass, Ketua Umum YPLBH, serta Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (Association of Young Indonesian Advocates).
Editor: Sentralmedia.id
