Maluku, Sentralmedia.id– Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mencapai lebih dari Rp16.000 per liter di sejumlah daerah menuai perhatian berbagai kalangan. Selain berdampak pada biaya transportasi dan distribusi barang, kenaikan tersebut juga dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok nelayan, petani, pelaku UMKM, dan mahasiswa.
Sejumlah masyarakat dan aktivis di Maluku menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, termasuk Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku, Senin (15/6/2026).
Salah seorang kader HMI Galib Rumodar mengkritik kebijakan tersebut, meminta agar organisasi mahasiswa lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat, menilai hingga saat ini belum terlihat sikap resmi BADKO HMI Maluku terkait dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap masyarakat.
“Kenaikan BBM bukan sekadar persoalan harga energi. Dampaknya merembet ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Nelayan menghadapi kenaikan biaya operasional, petani menanggung biaya distribusi yang lebih tinggi, sementara mahasiswa juga merasakan peningkatan biaya transportasi,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan, HMI memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan kajian, menyampaikan kritik yang konstruktif, serta menawarkan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Beberapa pelaku usaha kecil di Maluku mengaku mulai merasakan dampak kenaikan biaya operasional akibat meningkatnya harga BBM non-subsidi. Kenaikan tersebut berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa yang pada akhirnya ditanggung oleh konsumen.
Di sektor perikanan, nelayan juga menghadapi tantangan meningkatnya biaya melaut, terutama bagi mereka yang bergantung pada bahan bakar untuk operasional kapal. Sementara itu, mahasiswa dan pekerja harian mengaku harus mengalokasikan biaya transportasi yang lebih besar dibanding sebelumnya.
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, media berupaya menghubungi pengurus BADKO HMI Maluku guna meminta tanggapan terkait kritik yang berkembang di masyarakat mengenai sikap organisasi terhadap kenaikan harga BBM non-subsidi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BADKO HMI Maluku belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih membuka ruang konfirmasi apabila organisasi tersebut ingin memberikan tanggapan atau penjelasan lebih lanjut.
Pengamat sosial dan kepemudaan menilai organisasi mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Menurutnya, organisasi kemahasiswaan tidak hanya berfungsi sebagai wadah kaderisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui kajian akademik, dialog publik, maupun rekomendasi kebijakan.
“Setiap organisasi tentu memiliki mekanisme internal dalam menentukan sikap. Namun, dalam isu yang berdampak luas terhadap masyarakat, publik biasanya menunggu pandangan dan kontribusi pemikiran dari organisasi mahasiswa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perbedaan sikap merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Yang terpenting adalah adanya ruang dialog, kajian yang objektif, dan upaya mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Kenaikan harga BBM non-subsidi diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat menunggu berbagai elemen, termasuk organisasi kemahasiswaan, untuk menyampaikan pandangan dan kontribusi mereka terhadap isu yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Publik kini menantikan apakah BADKO HMI Maluku akan mengeluarkan pernyataan resmi, melakukan kajian, atau menyampaikan rekomendasi terkait dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat Maluku. (Red)
 non-subsidi mencapai lebih dari Rp16.000 per liter di sejumlah daerah menuai perhatian publik.){kind=link}