Indonesia Tidak Akan Menjadi Negara Maju Tanpa Kedaulatan Ekonomi dan Penegakan Hukum yang Tegas

Opini, Sentralmedia.id – Saya memandang bahwa kebijakan ekspor satu pintu yang mulai diterapkan pemerintah merupakan langkah yang patut diapresiasi dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Terlepas dari berbagai perdebatan mengenai efektivitasnya, kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa negara harus memiliki kendali yang lebih kuat terhadap arus perdagangan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.

Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Kita memiliki nikel, batu bara, tembaga, gas alam, kelapa sawit, hasil perikanan, dan berbagai komoditas strategis lainnya yang dibutuhkan dunia. Ironisnya, kekayaan tersebut belum sepenuhnya menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa negara yang begitu kaya masih terus berjuang mengejar ketertinggalan?

Menurut saya, jawabannya sederhana tetapi mendasar. Selama terlalu lama Indonesia lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah daripada sebagai produsen barang bernilai tinggi. Kita menjual sumber daya alam, sementara nilai tambah terbesar sering kali dinikmati oleh pihak yang mengolah, mengembangkan teknologi, dan menguasai jaringan perdagangan global.

Dalam ekonomi modern, keuntungan terbesar tidak berada pada bahan baku, melainkan pada pengolahan, inovasi, teknologi, dan distribusi. Itulah sebabnya negara-negara yang memiliki sumber daya alam terbatas mampu menjadi pusat ekonomi dunia. Mereka membangun industri, mengembangkan teknologi, dan menciptakan nilai tambah dari setiap produk yang dihasilkan.

Karena itu, kebijakan ekspor satu pintu dan program hilirisasi harus dipandang sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengubah posisi Indonesia dalam rantai ekonomi global. Indonesia tidak boleh selamanya berada di tingkat paling bawah sebagai pemasok bahan mentah. Kita harus naik kelas menjadi negara yang mampu mengolah kekayaan alamnya sendiri dan menjual produk bernilai tinggi ke pasar dunia.

Namun saya juga berpendapat bahwa hilirisasi dan pengendalian ekspor saja tidak cukup. Banyak negara memiliki sumber daya alam dan kebijakan industri yang baik, tetapi gagal menjadi negara maju karena satu masalah klasik yaitu lemahnya penegakan hukum dan tingginya korupsi.

Inilah tantangan terbesar Indonesia saat ini.

Negara-negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi hampir selalu memiliki satu kesamaan, yaitu keberanian membangun sistem hukum yang kuat. Singapura dikenal karena birokrasinya yang bersih dan penegakan hukum yang tegas. Korea Selatan menunjukkan bahwa siapa pun dapat diproses secara hukum jika terbukti menyalah gunakan jabatan. Tiongkok melakukan reformasi besar dalam pengawasan birokrasi untuk meningkatkan disiplin aparatur negara.

Mereka memahami bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kepercayaan. Investor membutuhkan kepastian hukum. Pelaku usaha membutuhkan sistem yang adil. Masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa uang negara digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang.

Di Indonesia, korupsi masih menjadi penghambat utama pembangunan. Setiap rupiah yang dikorupsi sejatinya adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, pelabuhan, irigasi, dan berbagai kebutuhan rakyat lainnya. Karena itu, saya meyakini bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda hukum, melainkan agenda pembangunan nasional.

Sudah saatnya Indonesia menerapkan pendekatan yang lebih tegas terhadap kejahatan korupsi. Hukuman penjara penting, tetapi yang lebih penting adalah memastikan seluruh aset hasil korupsi dapat dirampas dan dikembalikan kepada negara. Koruptor harus kehilangan keuntungan yang mereka peroleh dari tindakannya. Selain itu, pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik dan larangan mengelola keuangan negara dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan efek jera yang lebih kuat.

Pada saat yang sama, reformasi birokrasi harus terus dilakukan melalui digitalisasi pelayanan publik, transparansi anggaran, dan penguatan lembaga penegak hukum. Semakin kecil ruang untuk penyalahgunaan wewenang, semakin besar peluang Indonesia untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Saya juga percaya bahwa kemajuan Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada kekayaan alam. Sejarah dunia menunjukkan bahwa negara maju dibangun oleh kualitas manusianya. Jepang bangkit melalui pendidikan dan industri. Korea Selatan tumbuh melalui disiplin, inovasi, dan investasi pada sumber daya manusia. Tiongkok berkembang karena keberaniannya membangun industri dan teknologi selama puluhan tahun.

Indonesia perlu mengikuti pelajaran tersebut. Pendidikan harus menjadi prioritas utama. Riset dan inovasi harus didukung secara serius. Infrastruktur harus terus dibangun secara merata. Industri nasional harus diperkuat agar mampu bersaing di pasar global. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia juga harus dimanfaatkan untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif.

Pada akhirnya, saya melihat bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki, melainkan oleh bagaimana kita mengelolanya. Kebijakan ekspor satu pintu dapat menjadi langkah awal yang baik untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah nasional. Namun semua itu hanya akan berhasil jika dibarengi dengan reformasi hukum, pemberantasan korupsi, pembangunan pendidikan, dan penguatan industri nasional.

Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi negara maju, sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, jumlah penduduk yang besar, dan pasar domestik yang kuat. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian untuk memperbaiki tata kelola, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan membangun ekonomi yang berorientasi pada nilai tambah serta kepentingan jangka panjang bangsa.