Pesisir Barat, Sentralmedia.id – Ketua SMSI soroti minimnya anggaran untuk sektor media di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Barat mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pesisir Barat, Ananda Yosan Perdana, menilai pemerintah daerah belum memberikan perhatian maksimal terhadap keberlangsungan media lokal.
Menurutnya, kondisi dunia pers di Pesisir Barat saat ini belum berjalan secara kondusif. Ia menyoroti dugaan adanya ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan pemerintah kepada organisasi media, terutama terkait hibah dan kerja sama publikasi.
“Terlihat adanya perbedaan dalam pemberian hibah. Beberapa organisasi media secara rutin memperoleh dukungan, sedangkan organisasi lainnya tidak mendapatkan kesempatan yang sama,” ujarnya.
Keadaan tersebut dinilai menimbulkan kesenjangan di kalangan insan pers. Sebagian media merasa kurang diperhatikan, sementara media lainnya memperoleh akses lebih besar terhadap anggaran pemerintah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi terciptanya iklim pers yang sehat dan berkeadilan di daerah.
Sementara itu, pemerintah daerah kerap menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran terjadi akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Namun, berdasarkan data yang diperoleh, terdapat sejumlah pos anggaran lain yang nilainya cukup besar.
Anggaran perjalanan dinas, baik dalam kota maupun luar daerah, tercatat mencapai sekitar Rp750 juta. Selain itu, anggaran belanja makan dan minum juga cukup tinggi, di antaranya jamuan tamu rumah dinas kepala daerah sebesar Rp360 juta, kegiatan open house Rp75 juta, rumah dinas wakil kepala daerah Rp240 juta, serta jamuan tamu Sekretariat Daerah sekitar Rp300 juta.
Jumlah tersebut dinilai jauh lebih besar dibandingkan anggaran publikasi media di Diskominfo Pesisir Barat yang hanya sekitar Rp360,5 juta.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa anggaran perjalanan dinas dan jamuan lebih besar dibandingkan anggaran untuk media yang memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi,” kata Ketua SMSI tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa jumlah media yang telah terverifikasi dalam kerja sama publikasi periode 2026–2030 di Kabupaten Pesisir Barat mencapai sekitar 434 media massa. Rinciannya terdiri atas 179 media siber online, 84 surat kabar harian, 45 media mingguan, 65 media video streaming, 9 televisi, dan 52 media bahan bacaan koran.
Dengan total anggaran publikasi sekitar Rp360,5 juta per tahun, maka apabila dibagi merata, setiap media diperkirakan hanya menerima sekitar Rp830 ribu per tahun. Nilai tersebut dianggap belum memadai untuk mendukung operasional media.
“Dengan nominal sebesar itu, tentu akan sulit bagi media untuk bertahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan pekerja pers masih sangat minim,” ungkapnya.
Selain itu, bantuan hibah untuk organisasi pers juga dinilai masih rendah. Dari sekitar 10 organisasi pers yang ada di Pesisir Barat, hanya dua organisasi yang menerima hibah dengan total anggaran sekitar Rp35 juta.
Yosan menambahkan bahwa angka perjalanan dinas tersebut belum termasuk anggaran perjalanan dinas dari berbagai instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Jika seluruhnya dihitung, nilainya diperkirakan jauh lebih besar dan menunjukkan adanya ketimpangan antara prioritas belanja pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, termasuk sektor media.
Kondisi ini semakin memperkuat anggapan adanya ketidakmerataan dan kurangnya keterbukaan dalam distribusi anggaran bagi insan pers.
Ketua SMSI Pesisir Barat itu pun meminta pemerintah daerah agar lebih transparan dan adil dalam pengalokasian anggaran, khususnya bagi media yang berperan penting dalam penyebaran informasi, kontrol sosial, dan penguatan demokrasi.
“Pers merupakan mitra strategis pemerintah. Jika tidak mendapatkan perhatian yang layak, maka bukan hanya media yang terdampak, tetapi juga kualitas informasi yang diterima masyarakat,” pungkasnya.
 Kabupaten Pesisir Barat.){kind=link}