Lampung, Sentralmedia.id – Buruknya kualitas perbaikan jalan di Kabupaten Tulang Bawang kembali menuai sorotan serius. Prediksi Ketua DPW BAIN HAM RI Provinsi Lampung, Ferry Saputra, YS, S.H., C.MK, terkait kegagalan mutu proyek jalan, terbukti di lapangan. Saat turun langsung ke lokasi pada Rabu (28/01/2026), Ferry mendapati jalan aspal hotmix pada proyek Penanganan Long Segment Jalan Kampung Moris Jaya kembali hancur, meski perbaikannya baru dilakukan beberapa waktu lalu.
Kondisi di lapangan menunjukkan aspal yang rontok, mengelupas, dan amblas di sejumlah titik. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Berdikari Reksa Mandiri itu diduga hanya mengalami perbaikan bersifat “kosmetik”, tanpa mengikuti standar teknis yang diwajibkan dalam Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi 2.
Ferry mengungkapkan bahwa proses penambalan dilakukan tanpa pembersihan permukaan, tanpa penyemprotan aspal perekat (tack coat), serta tanpa pemotongan vertikal menggunakan asphalt cutter. Bahkan, pemadatan aspal disebut hanya dilakukan secara manual tanpa alat mekanis. Praktik tersebut dinilai menyimpang jauh dari prosedur teknis dan berpotensi menyebabkan kegagalan bangunan.
Tak berhenti pada kontraktor dan Dinas PUPR, Ferry juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan legislatif. Ia menagih komitmen Komisi III DPRD Tulang Bawang yang sebelumnya berjanji memanggil Kepala Dinas PUPR, namun hingga kini belum menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik.
Sorotan juga diarahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas. Menurut Ferry, secara moral pimpinan daerah wajib hadir dan bersuara ketika infrastruktur publik dikerjakan tidak sesuai standar.
Sebagai tindak lanjut, BAIN HAM RI memastikan akan melaporkan lima paket proyek jalan dengan nilai puluhan miliar rupiah ke Kejaksaan Tinggi Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proyek-proyek tersebut diduga kuat mengalami kegagalan konstruksi, termasuk satu proyek yang disebut sebagai “proyek siluman” karena tidak memiliki papan informasi.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang belum memberikan tanggapan resmi meski telah berulang kali dimintai klarifikasi. Sikap bungkam ini semakin memperkuat tuntutan publik akan transparansi dan penegakan hukum atas dugaan penyimpangan proyek infrastruktur di daerah tersebut.
(Ered/Sentralmedia.id)
