Jakarta,Sentralmedia.id– Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum dan ekonomi, meminta agar reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya menjadi slogan atau teori semata. Menurutnya, reformasi harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam pelayanan, penegakan hukum, dan tata kelola institusi kepolisian.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan daring, baik dari dalam maupun luar negeri, melalui sambungan telepon seluler dari kantor pusat Partai Oposisi Merdeka di Cijantung, Jakarta, pada 19 Juni 2026.
Ia menyatakan bahwa masyarakat Indonesia akan menyambut baik reformasi Polri apabila perubahan tersebut benar-benar terlihat dalam tindakan nyata. Reformasi, menurutnya, harus mampu menghapus berbagai persoalan yang selama ini dinilai mencoreng institusi Polri, seperti dugaan praktik korupsi, jual beli perkara, serta penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.
Prof. Sutan Nasomal juga menilai bahwa peningkatan kesejahteraan anggota Polri, termasuk melalui pemberian gaji yang layak, perlu diiringi dengan pembenahan moral, integritas, dan profesionalitas. Dengan demikian, tidak ada lagi anggota atau oknum yang terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Masyarakat, katanya, berharap reformasi Polri dapat mendorong seluruh jajaran kepolisian, mulai dari tingkat paling bawah hingga pimpinan tertinggi, untuk meninggalkan kebiasaan lama yang tidak baik.
Ia mencontohkan masih adanya keluhan masyarakat yang berbunyi, “Kalau kehilangan satu ekor kambing dan melapor, bisa kehilangan dua ekor sapi.” Ungkapan tersebut menggambarkan masih rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pelayanan dan penanganan laporan oleh aparat.
Prof. Dr. Sutan Nasomal meyakini Polri mampu mengubah kebiasaan lama serta tidak menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.
Menurutnya, tidak boleh ada pihak tertentu yang dilindungi dari proses hukum, sementara pihak lain justru dijatuhi hukuman yang lebih berat. Selain itu, ia juga mengingatkan agar hukum tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi. Setiap warga negara, baik yang memiliki kemampuan ekonomi maupun yang kurang mampu, harus memperoleh keadilan yang sama.
Nama baik suatu institusi negara, lanjutnya, sangat bergantung pada perilaku para pelaksana di dalamnya, mulai dari anggota di tingkat bawah hingga pimpinan Polri.
Ia juga menyoroti lambatnya penanganan laporan masyarakat. Menurutnya, banyak pengaduan yang telah disampaikan secara resmi namun tidak memperoleh kepastian hukum hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kondisi tersebut dinilainya sebagai salah satu indikator bahwa reformasi di tubuh Polri belum berjalan maksimal.
Selain itu, Prof. Sutan Nasomal menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan pensiun dini bagi anggota Polri. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diprioritaskan, terutama bagi anggota yang telah berusia di atas 54 tahun dan masih menjalankan tugas dengan beban kerja berat.
Menurutnya, dari sisi psikologis dan fisik, kemampuan tenaga serta daya pikir seseorang dapat mengalami penurunan setelah memasuki usia 50 tahun. Jika tetap dipaksakan menjalankan pekerjaan berat, kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko gangguan kesehatan.
Karena itu, ia menilai pensiun dini dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga kesehatan anggota Polri. Bagi anggota yang telah berusia di atas 50 tahun, ia menyarankan agar diberikan kesempatan untuk menjalankan pekerjaan yang lebih ringan atau mengembangkan usaha kecil agar tetap produktif tanpa mengabaikan kondisi kesehatan.
Prof. Dr. Sutan Nasomal juga menyoroti persoalan kenaikan pangkat yang dinilai masih sulit diperoleh oleh sebagian anggota Polri. Menurutnya, hambatan dalam kenaikan pangkat dapat menghambat perkembangan karier anggota dan berpotensi menurunkan semangat kerja.
Ia meminta agar sistem kenaikan pangkat dilakukan secara lebih adil, transparan, dan berdasarkan prestasi. Selain itu, ia mendorong agar program beasiswa pendidikan bagi anggota Polri diperluas.
Menurutnya, Polri perlu memberikan kesempatan pendidikan bagi anggotanya untuk menempuh jenjang S-1, S-2, hingga S-3. Ia mengusulkan agar setiap provinsi dapat memberikan beasiswa pendidikan kepada sedikitnya 100 anggota Polri agar kualitas sumber daya manusia di lingkungan kepolisian semakin meningkat.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Sutan Nasomal juga meminta Polri untuk mendukung program pembangunan pemerintah. Ia berharap setiap anggota Polri dapat memperoleh kesempatan memiliki rumah melalui program cicilan murah dengan jangka waktu hingga 20 tahun.
Menurutnya, masih banyak anggota Polri yang memasuki masa pensiun tanpa memiliki rumah sendiri dan masih tinggal di rumah kontrakan. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi beban bagi kehidupan anggota dan keluarganya.
Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah dan Polri dapat menyediakan program perumahan yang lebih mudah dijangkau bagi seluruh anggota. Dengan adanya jaminan perumahan, anggota Polri dapat menjalankan pengabdian kepada negara tanpa terlalu terbebani persoalan tempat tinggal.
Hal penting lainnya yang perlu diselesaikan, menurut Prof. Sutan Nasomal, adalah penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia serta pelanggaran kode etik yang melibatkan oknum anggota Polri.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang menghambat proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM maupun pelanggaran kode etik. Polri harus mendukung penyelesaian setiap kasus secara terbuka, jelas, dan transparan.
“Apabila kebiasaan lama yang tidak baik masih terus dijalankan, maka hal tersebut menjadi ukuran kegagalan reformasi hukum,” ujarnya.(Red)
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
