Pesisir Barat, Sentralmedia.id – Dana BOS dan PIP SD Negeri 113 Krui dan SD Negeri 110 Krui, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat diduga dikelola dengan tidak transparan, meresahkan orang tua dan siswa yang berhak menerima hingga menuai sorotan publik.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Informasi tersebut mencuat setelah sejumlah jurnalis melakukan penelusuran lapangan dan menerima berbagai laporan dari wali murid maupun tenaga pendidik terkait penyaluran bantuan pendidikan serta tata kelola sekolah di kedua lembaga tersebut.
Dari hasil penelusuran yang dilakukan, diketahui bahwa SD Negeri 113 Krui dan SD Negeri 110 Krui saat ini berada di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang sama. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pelaksanaan tugas dan pengawasan dalam pengelolaan kedua sekolah tersebut.
Sejumlah wali murid di SD Negeri 113 Krui mengaku belum memperoleh penjelasan yang memadai terkait pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa yang tercatat sebagai penerima bantuan. Mereka berharap adanya informasi yang lebih terbuka mengenai proses penyaluran bantuan tersebut.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, terdapat beberapa siswa yang tercatat sebagai penerima bantuan PIP pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, mekanisme pencairan serta penggunaan dana bantuan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut dari pihak sekolah maupun instansi terkait.
Selain persoalan PIP, penggunaan Dana BOS di kedua sekolah juga menjadi perhatian sejumlah pihak. Masyarakat menginginkan adanya keterbukaan informasi mengenai realisasi penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan berbagai asumsi maupun dugaan yang berkembang di lingkungan sekitar.
Di SD Negeri 110 Krui, beberapa sumber turut menyampaikan adanya dugaan permasalahan terkait kedisiplinan tenaga pendidik. Berdasarkan informasi yang diterima, pada beberapa kesempatan jumlah guru yang hadir dalam kegiatan belajar mengajar dinilai belum optimal. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak sekolah serta Dinas Pendidikan setempat.
Beberapa guru yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan menyampaikan harapan agar dilakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan sekolah demi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kualitas pembelajaran bagi peserta didik.
Sampai berita ini disusun, pihak media masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari kepala sekolah yang bersangkutan maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat guna mendapatkan penjelasan dan klarifikasi atas berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.
Masyarakat berharap pihak berwenang dapat melakukan pemeriksaan serta evaluasi secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi pelanggaran administrasi ataupun penyimpangan dalam pengelolaan program pendidikan, sehingga hak-hak peserta didik tetap terlindungi dan pelayanan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(Tim/Red)
