Bogor Raya, Sentralmedia.id – Kebijakan Pemerintah Kota Bogor yang menertibkan sekaligus membekukan izin trayek angkutan kota (angkot) berusia lebih dari 20 tahun mendapat dukungan dari Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH. Menurutnya, langkah tersebut merupakan kebijakan yang tepat demi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna transportasi umum.
Namun demikian, Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa penertiban angkot tua harus dibarengi dengan solusi nyata bagi para pemilik dan sopir angkot yang terdampak agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru, terutama meningkatnya angka pengangguran.
“Penertiban dan pembekuan izin trayek angkot tua yang sudah tidak layak jalan merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Namun, Pemerintah Kota Bogor juga harus mencarikan solusi bagi para pemilik angkot yang sebagian besar merupakan usaha perorangan. Mereka perlu diberikan kemudahan untuk mendapatkan armada baru, misalnya melalui program kredit ringan tanpa uang muka atau skema bantuan lainnya,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online di kantornya, Jakarta, Selasa (15/7/2026).
Menurutnya, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Oleh karena itu, kendaraan yang sudah tidak memenuhi standar kelayakan jalan memang perlu ditertibkan demi mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.
Meski demikian, Prof. Sutan Nasomal menilai Pemerintah Kota Bogor juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan para sopir angkot yang kehilangan mata pencaharian tetap memperoleh kesempatan kerja baru.
“Wali Kota Bogor perlu menyiapkan program penyerapan tenaga kerja bagi para sopir yang terdampak. Mereka bisa diberdayakan pada berbagai sektor pelayanan publik, seperti kebersihan kota, penataan lingkungan, atau bidang lain yang membutuhkan tenaga kerja,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar Pemkot Bogor bekerja sama dengan dunia usaha, Dinas Perhubungan, serta sektor swasta untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru, termasuk memberikan akses kepada para mantan sopir angkot untuk beralih menjadi pengemudi transportasi berbasis aplikasi maupun usaha jasa lainnya.
Selain itu, menurut Prof. Sutan Nasomal, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pemberian bantuan sementara atau program pendampingan ekonomi bagi para pekerja yang terdampak selama masa transisi menuju pekerjaan baru.
“Seorang pemimpin daerah tidak hanya membuat kebijakan penertiban, tetapi juga harus memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh solusi yang adil dan berkelanjutan. Menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah,” tegasnya.
Sebagai warga Bogor, Prof. Sutan Nasomal berharap Kota Bogor terus berkembang menjadi kota yang maju, tertata, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurutnya, sebagai salah satu pusat ekonomi dan budaya Sunda, Kota Bogor membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan pembangunan sekaligus menjaga keseimbangan sosial bagi seluruh warga.
“Bogor memiliki potensi besar sebagai kota yang maju dan sejahtera. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga,” pungkasnya. (Red)
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH. – Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMI), Ketua Umum YPLBH, dan Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus.
