Jakarta,  Sentralmedia.id – Kenaikan pajak dinilai hanya akan memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak pada berbagai sektor usaha dan kebutuhan masyarakat, termasuk proyek-proyek perumahan dan apartemen yang berpotensi mangkrak. Selain itu, berbagai sektor usaha dapat mengalami kendala yang berujung pada penutupan perusahaan dan meningkatnya angka pengangguran.
“Presiden semestinya mendapatkan masukan yang tepat dari para penasihat negara. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat maupun pelaku usaha. Setiap keputusan harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan dampaknya bagi rakyat,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal, pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan media daring nasional maupun internasional di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa (3/6/2026), melalui sambungan telepon seluler.
Menurut Prof. Dr. Sutan Nasomal, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang menghadapi tekanan berat. Kesempatan usaha semakin terbatas, sementara daya beli masyarakat terus melemah. Dampaknya, terjadi pengurangan tenaga kerja secara luas di berbagai daerah di Indonesia.
“Ini adalah persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Harapan rakyat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan harus menjadi perhatian utama pemerintah,” ujarnya.
Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto, Prof. Sutan menegaskan bahwa konsep Ekonomi Pancasila masih menjadi harapan besar masyarakat Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional, termasuk dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta.
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyampaikan bahwa berbagai kalangan pemerhati masyarakat telah mencermati kebijakan pajak yang saat ini berlaku. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha masyarakat dan melemahkan sektor ekonomi nasional maupun internasional yang beroperasi di Indonesia.
“Ketentuan pajak yang berlaku saat ini dapat memengaruhi berbagai bidang usaha yang masih berjuang untuk bangkit. Di sisi lain, nilai tukar rupiah yang melemah turut berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan dan komoditas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat menengah ke bawah berharap adanya solusi yang dapat membuka ruang usaha dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, menurutnya, persoalan ekonomi semakin berat apabila masyarakat juga harus menghadapi beban pajak yang lebih tinggi.
Prof. Sutan Nasomal menilai bahwa peningkatan daya beli masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat luas.
“Persoalan kebutuhan hidup masyarakat dan daya beli rakyat harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu lebih berani hadir untuk membela kepentingan masyarakat luas dibandingkan kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia juga mengimbau agar pemerintah senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak memperhatikan kondisi riil rakyat. Kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok yang hanya mengejar keuntungan pribadi,” tegasnya.
Narasumber :
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Call Center: 0877-1902-1960
