JAKARTA, SENTRALMEDIA.ID – Persoalan penerimaan pajak dan kondisi perekonomian masyarakat menjadi perhatian Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH. Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan agar beban yang ditanggung masyarakat dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.
Menurut Sutan Nasomal, penerapan kewajiban pajak semestinya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama antara kelompok berpenghasilan rendah, menengah, dan masyarakat berpenghasilan tinggi.
“Pemerintah bersama para pakar yang membidangi perpajakan harus meninjau kembali sistem perpajakan yang bersumber dari masyarakat. Harus ada perbedaan antara masyarakat miskin, menengah, dan orang kaya. Jangan semuanya disamakan,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., saat memberikan keterangan kepada sejumlah pimpinan redaksi media cetak, online, dan luar negeri melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Sutan Nasomal juga menyoroti besarnya penerimaan pajak negara di tengah keluhan masyarakat mengenai menurunnya daya beli dan semakin sulitnya memperoleh penghasilan.
Dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September, pemerintah menyampaikan bahwa hingga 31 Agustus 2026 penerimaan pajak mencapai Rp1.409 triliun, atau tumbuh 24,1 persen secara tahunan. Realisasi tersebut disebut mencapai 59,8 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Sementara itu, pemerintah juga menetapkan target penerimaan pajak yang lebih tinggi untuk tahun 2027, yang menurut data yang disampaikan dalam pernyataan tersebut mencapai sekitar Rp2.593 triliun.
Besarnya penerimaan tersebut, menurut Sutan Nasomal, perlu diikuti dengan kebijakan ekonomi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Lebih dari 80 persen pendapatan APBN Indonesia bersumber dari pajak rakyat. Pertanyaannya, ke mana uangnya? Seharusnya pendapatan pajak tersebut dapat menciptakan regulasi ekonomi yang membantu masyarakat miskin dan masyarakat menengah ke bawah,” katanya.
Sutan Nasomal mengaku menerima berbagai keluhan dari masyarakat mengenai kondisi ekonomi yang dinilainya semakin berat.
Ia menyebut sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan maupun peluang usaha. Bahkan, menurutnya, tabungan masyarakat kecil semakin terkuras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak lagi memiliki kemampuan untuk menabung.
“Kesulitan masyarakat saat ini sangat berat. Banyak masyarakat kecil tidak menemukan peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tabungan yang dimiliki sudah habis digunakan untuk bertahan hidup,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi pengemudi ojek online (ojol) yang menurutnya mengalami penurunan pendapatan secara signifikan.
Menurut Sutan Nasomal, jika pendapatan harian pekerja hanya sekitar Rp30 ribu, penghasilan tersebut akan sangat sulit memenuhi kebutuhan makan keluarga, terlebih ketika harus menghadapi biaya kebutuhan lainnya.
Dalam pandangannya, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menekan biaya hidup masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi.
Sutan Nasomal mengusulkan agar tarif listrik dapat diturunkan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Seharusnya tarif PLN dapat turun sekitar 25 persen dari harga sekarang untuk semua golongan yang membutuhkan. Harga listrik menjadi salah satu beban bagi masyarakat berpendapatan kecil,” katanya.
Selain listrik, ia juga mendorong agar pemerintah memperhatikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan memastikan ketersediaannya guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Seharusnya harga BBM turun dan stok berlimpah untuk kepentingan perputaran ekonomi, sehingga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat kecil,” ujarnya.
Sutan Nasomal juga menyampaikan bahwa dirinya menerima keluhan mengenai menurunnya aktivitas perdagangan di sejumlah pasar tradisional.
Menurutnya, penurunan daya beli masyarakat berdampak langsung terhadap pedagang kecil. Sebagian pedagang disebut kesulitan mempertahankan usaha karena pasar semakin sepi pembeli.
“Pasar tradisional mengalami dampak penurunan daya beli masyarakat. Tidak sedikit pedagang kios yang tutup dan tidak mampu lagi melanjutkan usahanya,” katanya.
Ia meminta pemerintah memperhatikan kondisi tersebut secara serius agar persoalan ekonomi masyarakat tidak semakin memburuk.
Sutan Nasomal mengajak seluruh elemen masyarakat dan tokoh masyarakat di berbagai daerah untuk ikut memperhatikan persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Ia menilai kebijakan penerimaan negara harus berjalan seimbang dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Jangan sampai masyarakat semakin miskin dan semakin banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, sementara penerimaan negara terus meningkat. Pemerintah harus memastikan kebijakan ekonomi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perpajakan, harga kebutuhan dasar, energi, serta kebijakan ekonomi lainnya agar pertumbuhan penerimaan negara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) – Association of Young Indonesian Advocates, Ketua Umum YPLBH Prof. Sutan Nasomal, SH., MH., Rektor Universitas Bangsa Negara Berdaya (UBNB), Rektor STIA/STIH Pronass, Pendiri dan Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS, serta Ketua Umum YPP Brigade Global Indonesia Plus.
Redeksi/Editor : Sadarudin Pua Mbusa
