JAKARTA, SENTRAL MEDIA – Pengamat hukum dan ekonomi Prof. Sutan Nasomal SH MH menyoroti pengelolaan anggaran negara yang menurutnya harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia meminta masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran pemerintah agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Jangan hanya segelintir atau sekelompok oknum saja yang menikmati APBN, sementara rakyat luas tidak merasakan dampaknya,” ujar Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online dari dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon dari Jakarta, Sabtu (3/10/2026).
Soroti Beban Ekonomi Masyarakat
Sutan menilai kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi perhatian. Menurut dia, kenaikan harga kebutuhan dan terbatasnya lapangan usaha membuat masyarakat kecil semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sangat ironis kalau melihat APBN Indonesia yang tidak bisa berdampak bagi masyarakat kecil yang semakin susah untuk menutupi kebutuhan kehidupannya,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi anak muda yang masih menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan.
Menurut Sutan, pemerintah perlu memastikan kebijakan anggaran memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Masyarakat Diminta Kawal Anggaran
Sutan mengajak masyarakat mengawal penggunaan APBN dan anggaran pemerintah di berbagai tingkatan.
Ia menyebut pengawasan perlu mencakup penggunaan anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, hingga pemerintahan desa.
Menurutnya, pengawasan publik dapat mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan anggaran negara.
“Teruslah berisik dan bertindak tegas dalam menyikapi para oknum koruptor agar aparat penegak hukum menjerat mereka sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Soroti Risiko Korupsi
Sutan juga menilai lemahnya pengawasan dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Ia meminta seluruh lapisan masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara.
“Jangan ada lagi penjajahan melalui permainan sistem yang digunakan oleh banyak oknum di badan pemerintahan untuk menjajah masyarakat,” katanya.
Sutan berpendapat praktik korupsi dapat mengurangi manfaat anggaran yang seharusnya masyarakat terima.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menindak dugaan tindak pidana korupsi sesuai aturan hukum yang berlaku.
Minta Anggaran Berdampak bagi Rakyat
Sutan juga menyinggung besarnya anggaran negara yang menurutnya harus mendapat pengawasan publik.
Dalam keterangannya, ia menyebut angka belanja negara sebesar Rp4.106,26 triliun dalam APBN 2027.
Ia meminta masyarakat memastikan pemerintah menggunakan anggaran tersebut secara transparan dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
“Bila masyarakat luas diam saja dan membiarkan korupsi subur di Indonesia, masyarakat akan terus menanggung beban ekonomi,” ujarnya.
Sutan menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan sekaligus memastikan kebijakan fiskal tidak semakin membebani masyarakat kecil.
“Jangan sampai masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup, sementara persoalan korupsi terus terjadi,” katanya.
Sumber : Prof Dr. Sutan Nasomal,SH., MH
Redaksi/Editor : Sadarudin Pua Mbusa
