Sentralmedia.id, Lampung – Gubernur Provinsi Lampung menegaskan bahwa kemajuan ekonomi masyarakat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Gubernur yang akrab disapa Mirza menekankan bahwa kunci utama pembangunan daerah terletak pada kekuatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, PAD hanya akan meningkat apabila masyarakat terlebih dahulu merasakan kesejahteraan.
Ia menjelaskan, ketika daya beli masyarakat meningkat aktivitas ekonomi akan tumbuh secara alami perputaran uang di masyarakat menjadi lebih aktif, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah.
“Jika masyarakat memiliki daya beli yang kuat maka ekonomi akan bergerak dan dari situ pajak meningkat PAD menguat dan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mirza menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah tidak dapat diukur dari sumber daya alam seperti tambang atau minyak, namun dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung sangat bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta berbagai jenis pajak daerah lainnya.
Masyarakat sangat mempengaruhi peningkatan PAD dalam pembangunan daerah. Pemerintah kata dia, harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.
Selain sektor ekonomi masyarakat, Gubernur Mirza juga menyoroti potensi besar sektor pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung. Ia memaparkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan nusantara terus mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir.
Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan tercatat mencapai 17 juta orang. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 26 juta orang pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Lampung memiliki daya tarik wisata yang semakin kuat di tingkat nasional.
Dengan rata-rata pengeluaran wisatawan sebesar Rp1,8 juta per kunjungan, perputaran uang di sektor pariwisata diperkirakan mencapai sekitar Rp40 triliun. Angka tersebut dinilai sebagai peluang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat perekonomian daerah.
“Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat dan merata,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret Pemerintah Provinsi Lampung akan mulai menata sejumlah kawasan wisata unggulan pada tahun 2026. Beberapa wilayah yang menjadi fokus pengembangan antara lain Lampung Selatan, Pesawaran dan Kota Bandar Lampung.
Penataan kawasan wisata ini bertujuan untuk menciptakan destinasi yang lebih tertata, menarik, dan memiliki nilai tambah, sehingga jumlah pengunjung semakin bertambah dan bertahan lebih lama yang tentunya dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, Mirza menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, perlu dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk dunia usaha.
Menurutnya, kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan. Kepercayaan harus dibangun melalui pelayanan publik yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Arah pembangunan Lampung sudah jelas yaitu bangkit, tumbuh, dan maju bersama. Ini adalah bagian dari upaya kita menuju Indonesia Emas,” tegasnya.
Dengan strategi yang berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat meningkatkan PAD sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

