LAMPUNG, Rabu (29/7/2026) Sentral Media – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa kemajuan ekonomi masyarakat menjadi faktor utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyampaikan hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Gubernur yang akrab disapa Mirza menjelaskan bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak dapat meningkatkan PAD tanpa terlebih dahulu memperkuat ekonomi masyarakat.
Ekonomi Masyarakat Jadi Kunci Peningkatan PAD Lampung
Mirza mengatakan daya beli masyarakat yang kuat akan menggerakkan perekonomian daerah. Ketika masyarakat aktif melakukan aktivitas ekonomi, penerimaan pajak daerah juga akan meningkat secara alami.
“Jika masyarakat memiliki daya beli yang kuat, ekonomi akan bergerak. Dari situ, pajak meningkat, PAD menguat, dan pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Selain itu, Mirza menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam. Kesejahteraan masyarakat justru menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan.
APBD Provinsi Lampung sangat bergantung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah memperoleh penerimaan dari berbagai jenis pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat akar rumput.
Pariwisata Lampung Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Di samping penguatan ekonomi masyarakat, Gubernur Mirza juga menyoroti potensi besar sektor pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung.
Data kunjungan wisatawan nusantara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, Lampung menerima sekitar 17 juta kunjungan wisatawan. Angka tersebut meningkat menjadi 26 juta kunjungan pada tahun 2025.
Peningkatan jumlah wisatawan menunjukkan bahwa Lampung semakin diminati sebagai destinasi wisata nasional.
Mirza menjelaskan bahwa setiap wisatawan rata-rata mengeluarkan biaya sekitar Rp1,8 juta selama berkunjung ke Lampung. Dengan jumlah kunjungan yang terus meningkat, sektor pariwisata mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga sekitar Rp40 triliun.
“Pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat dan merata,” jelasnya.
Pemerintah Siapkan Penataan Kawasan Wisata Tahun 2026
Pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung akan mulai menata sejumlah kawasan wisata unggulan. Kawasan yang menjadi prioritas pengembangan meliputi Lampung Selatan, Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung.
Melalui program tersebut, pemerintah ingin menghadirkan destinasi wisata yang lebih tertata, nyaman, dan memiliki daya tarik yang lebih besar bagi wisatawan.
Selain itu, pemerintah berharap wisatawan dapat tinggal lebih lama sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
Di sisi lain, Mirza mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan pemerintah. Ia mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Arah pembangunan Lampung sudah jelas, yaitu bangkit, tumbuh, dan maju bersama. Ini merupakan bagian dari upaya kita menuju Indonesia Emas,” tegasnya.
Dengan fokus pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis mampu meningkatkan PAD sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Penulis: Sentral Media
Editor: Sentral Media
