Jakarta, Sentralmedia.id – Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, mengapresiasi langkah pemerintah yang mendorong sistem pelayanan ekspor-impor melalui satu pintu atau satu jalur pelayanan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan terobosan penting yang dapat menyederhanakan birokrasi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan media daring, baik dari dalam maupun luar negeri, pada Minggu (14/6/2026). Keterangan tersebut disampaikan melalui sambungan telepon seluler dari kantor Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di kawasan Cijantung, Jakarta Timur.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, kebijakan pelayanan satu pintu di bidang ekspor dan impor menunjukkan adanya langkah strategis yang diberikan para penasihat Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam membantu pemerintah memperkuat sektor perekonomian nasional.
“Penyederhanaan proses ekspor-impor melalui satu pintu merupakan langkah yang tepat. Selain mempermudah proses perdagangan, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan pengawasan dan mencegah kebocoran kekayaan negara,” ujarnya.
Atas nama rakyat Indonesia, Prof. Sutan Nasomal menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam membangun sistem perdagangan yang lebih tertib dan transparan. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga keamanan ekspor nasional sekaligus memastikan hasil kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Sebagai pemerhati sumber daya alam Indonesia, Prof. Sutan Nasomal juga mendorong pemerintah untuk memperluas sistem pengawasan satu pintu pada berbagai sektor strategis lainnya. Menurutnya, pengawasan yang terintegrasi perlu diterapkan pada perdagangan energi, hasil laut, hasil pertanian, hasil hutan, getah, hasil pertambangan, minyak bumi, hingga hasil perkebunan.
Ia menilai sektor-sektor tersebut merupakan sumber kekayaan bangsa yang selama ini rentan terhadap praktik penyimpangan yang melibatkan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.
“Dengan sistem pengawasan yang lebih sehat dan terintegrasi, harga jual komoditas Indonesia diyakini akan menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih menguntungkan negara maupun masyarakat. Semua pihak akan terdorong untuk mengikuti aturan sehingga ruang bagi praktik-praktik yang merugikan negara dapat diminimalkan,” katanya.
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekspor yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia mendorong agar lembaga pengawas negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut melakukan audit dan evaluasi terhadap aktivitas perdagangan ekspor dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengetahui potensi kerugian negara yang mungkin terjadi akibat berbagai penyimpangan dalam tata kelola perdagangan ekspor.
“Jika ditemukan adanya kerugian negara, maka perlu dilakukan upaya pemulihan agar aset dan potensi pendapatan negara yang hilang dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal berharap ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem perdagangan yang lebih transparan dan akuntabel dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian nasional.(Red/Sadarudin Pua Mbusa)
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, serta Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus.
