Sentralmedia.id, Aceh – Kondisi hunian sementara (huntara) di Kabupaten Bener Meriah menuai sorotan tajam. Bangunan yang seharusnya melindungi korban bencana justru tidak layak huni.
Sejumlah huntara mengalami kebocoran. Air masuk hingga ke dalam kamar, sementara fasilitas dasar masih minim. Kondisi ini membuat warga mengeluh dan sebagian memilih mengungsi demi keselamatan.
Menanggapi hal ini, Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH angkat bicara. Ia menilai pemerintah lalai dalam menangani korban bencana.
“Jangan sampai di tengah musibah, ada pihak yang justru mengambil keuntungan. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Ia juga meminta Presiden RI turun langsung ke Aceh dan memerintahkan gubernur melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kepala daerah terkait pembangunan huntara.
Sebanyak 36 kepala keluarga (KK) dari empat desa, yakni Alur Gadeng, Rime Raya, Pulo Intan, dan Gemasih, saat ini menghuni huntara di Kilometer 60, Dusun Pelita, Kecamatan Pintu Rime Gayo.
Namun, bangunan huntara belum memenuhi standar. Saat hujan turun, air masuk ke dalam rumah melalui dinding karena bangunan tidak memiliki talang air.
“Kalau hujan, air masuk sampai ke kamar,” ungkap warga.
Kesalahan konstruksi juga terlihat pada lantai rumah. Pekerja membuat lantai teras miring ke arah dalam, sehingga air mengalir masuk ke ruangan.
Sistem drainase yang buruk menyebabkan genangan air, terutama di kamar mandi. Kondisi ini mengganggu aktivitas sehari-hari warga.
Masalah juga muncul pada fasilitas listrik. Sejumlah rumah mengalami pemadaman, sementara lampu di beberapa unit tidak berfungsi.
Kondisi fisik bangunan semakin memprihatinkan. Pintu dan jendela tidak menggunakan engsel yang layak, sementara tiang penyangga terlihat tidak kokoh.
Warga menduga pekerja membangun huntara secara terburu-buru dengan kualitas material rendah.
“Lantainya tipis dan mudah pecah, pintu dari triplek gampang rusak,” kata warga.
Selain itu, serangan ulat bulu dalam jumlah besar membuat warga semakin tidak nyaman. Sebagian warga bahkan terpaksa mengungsi.
Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menyebut proyek huntara belum masuk tahap serah terima ke BNPB. Pemerintah juga baru membayar sekitar 50 persen dari nilai proyek.
Perwakilan vendor mengakui masih banyak kekurangan dalam pembangunan.
“Kami bekerja terburu-buru, jadi masih banyak yang belum sempurna. Pembayaran juga belum lunas. Kalau sudah dibayar, kami pasti perbaiki,” ujarnya.
Hingga kini, pihak BNPB belum memberikan tanggapan resmi.
Prof Sutan Nasomal menegaskan pembangunan huntara harus mengutamakan kemanusiaan dan tidak boleh dikerjakan asal jadi.
Ia juga mendesak Bupati Bener Meriah segera bertindak cepat.
“Jangan biarkan masyarakat terus menderita. Pemerintah daerah harus sigap,” ujarnya.
Di tengah kondisi sulit, warga juga mengeluhkan berkurangnya bantuan sembako.
Setiap kepala keluarga seharusnya menerima dua paket, namun warga mengaku hanya menerima satu paket.
“Harusnya dua, tapi kami cuma terima satu,” kata warga.
Di lokasi lain, warga justru menerima hingga tiga paket bantuan. Perbedaan ini memunculkan dugaan adanya oknum yang bermain dalam distribusi bantuan.
Pihak logistik menyatakan telah menyalurkan bantuan sesuai prosedur. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.
Warga berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.
“Jangan sampai di tengah penderitaan kami, masih ada yang mengambil keuntungan,” keluh warga.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum agar penyaluran bantuan ke depan lebih transparan dan tepat sasaran.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH
